Klaim Didukung Rakyat Tanda Bakal Calon Presiden Miskin Prestasi 

WAKIL Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan dukungan segelintir orang terhadap tokoh yang diinginkan maju dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menandakan nihil prestasi. Seharusnya dilakukan dengan sosialisasi kelebihan dan prestasinya karena deklarasi tidak bermanfaat untuk membangun pendidikan politik. 

"Kalau ukuran suara rakyat itu berdasarkan deklarasi, maka saya bayar beberapa orang di setiap daerah untuk deklarasi Teddy Gusnaidi For President, saya klaim atas nama rakyat, maka otomatis saya resmi jadi capres (Calon Presiden) 2024," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (30/6).

Menurut dia, deklarasi terhadap capres menunjukan gagasan dangkal yang disuguhkan kepada rakyat. Capres tidak perlu repot menebar citra mendapatkan dukungan rakyat jika memiliki banyak prestasi. 

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Kemendagri Serahkan Hak Akses NIK ke KPU

"Ini (deklarasi) pembodohan, suarakan saja kelebihan bakal calon kalian. Dengan klaim suara rakyat, itu menandakan bakal calon kalian tidak mempunyai prestasi apa-apa," katanya.

Ia juga menyangsikan kelompok yang mengatakan partai politik dalam memilih capres harus mewakili dan mendengarkan suara rakyat. Kemudian juga kelompok yang mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden, dengan alasan suara rakyat. 

"Ini juga pembodohan, karena tidak ada basis datanya. Suara rakyat yang paling benar itu adalah hasil Pemilu dan Pilkada. Siapa yang terpilih, itulah hasil riil dari suara rakyat, bukan klaim kelompok pendukung calon tertentu atau klaim dari pihak yang mengajukan judicial review ke MK," paparnya.

Ia mengatakan pihak yang berhak memublikasi suara rakyat adalah KPU bukan orang perorangan atau kelompok perkelompok. Kecuali ada pemilu untuk menentukan bakal calon presiden.

"Di mana tiga calon terbanyak yang dipilih dari pemilu tersebut otomatis menjadi capres yang akan maju dalam Pilpres, baru bisa diklaim berdasarkan suara rakyat. Kalau hanya diklaim kelompok pendukung, itu gak bisa mewakili suara rakyat Indonesia," pungkasnya. (RO/OL-1)