Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA kunjungan dinas Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Rusia dan Ukraina. Jokowi diagendakan bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky di Kyiv, Ukraina. Jokowi juga bakal bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelum ke Rusia dan Ukraina Jokowi akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7. Indonesia hadir sebagai negara mitra G7, sekaligus sebagai Ketua Presidensi G20.
“Pertama-tama, saya ke Munich, Jerman, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7. Di acara ini, Indonesia hadir sebagai negara mitra G7, sekaligus sebagai pemegang Presidensi G20. Dari Jerman, saya memulai misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia. Saya akan mengunjungi Ukraina bertemu dengan Presiden Zelensky, lalu ke Rusia menemui Presiden Vladimir Putin. Di dua negara tersebut, saya mengusung misi yang sama: mengajak kedua pemimpin untuk membuka ruang dialog dan menghentikan perang," tulis Jokowi dalam akun sosial medianya, Minggu (26/06).
Pengamat politik dan pertahanan Jutan Manik mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, Jokowi tanggap dan terlibat aktif dalam upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina. "Perang antara Rusia dan Ukraina yang belum selesai ini berdampak signifikan pada sisi kemanusiaan, ekonomi, dan pangan global. Oleh sebab itu, gencatan senjata dinilai perlu segera dilaksanakan agar krisis pangan dan energi skala internasional segera kembali pulih," kata Jutan dalam keterangan pers (27/6).
Hutan menerangkan jika berhasil dilaksanakan, agenda tersebut akan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia yang berkunjung langsung ke Ukraina dalam masa konflik.
"Maka Jokowi secara tidak langsung umumkan bahwa Indonesia adalah negara pertama dari Asia yang berkunjung ke Ukraina di saat perang dengan Rusia serta mendorong kedua negara agar supaya dibukanya ruang dialog perdamaian dan sesegera mungkin untuk menghentikan perang," lanjutnya.
Jutan menambahkan peran Indonesia tidak kalah dibandingkan pemimpin negara lain.
"Bahkan jika kita bandingkan dengan mayoritas anggota G7 dan beberapa pemimpin Eropa yang hanya mengunjungi maupun mendukung Ukraina," lanjutnya.
Menurutnya, politik bebas aktif menjadi satu alasan kunci Jokowi bisa melakukan kunjungan ke dua negara yang sedang berperang. Selain itu, pelaksanaan politik bebas aktif merupakan amanat konstitusi yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945.
"Politik bebas aktif artinya, Indonesia sebagai negara yang mampu menentukan sikap dan kebijaksanaannya terhadap permasalahan di dunia internasional dan tidak masuk pada salah satu blok atau tidak mengikat diri secara a priori pada satu kekuatan dunia, serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," jelas Jutan.
Jutan menerangkan kunjungan Jokowi ke Rusia juga harus mampu meyakinkan Presiden Putin untuk hadir secara langsung dalam gelaran KTT G20 di Bali pada November mendatang. Sebelumnya beberapa negara anggota G20 menyuarakan penolakan akan kehadiran Presiden Rusia tersebut untuk hadir langsung di Indonesia.
Kunjungan Jokowi diharapkan mendapat penerimaan yang baik dari kedua negara. Indonesia diharapkan mampu menjadi penengah dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.
"Gencatan senjata harus segera dilaksanakan dan perang segera dihentikan. Jika ini berhasil sesuai rencana, maka seluruh mata dunia akan melihat peran besar Indonesia dalam misi perdamaian sesuai amanat konstitusi, ditambah lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah Presidensi G20, yang akan menarik perhatian oleh seluruh dunia yang rencananya digelar di Bali November 2022 nanti," pungkas Jutan. (OL-8)
PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky melontarkan kritik keras terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dengan menyebutnya sebagai budak perang setelah serangan Rusia berdampak pada listrik
Sejumlah negara Eropa dilaporkan bahas pengembangan penangkal nuklir pertama sejak Perang Dingin, respons ancaman Rusia dan dinamika NATO.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa atau PBB dan Rusia menyatakan tidak akan menghadiri pertemuan perdana Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump
SERANGAN udara terbaru Rusia menyebabkan gangguan besar pada infrastruktur vital di Ukraina. Listrik dan air dilaporkan tidak dapat diakses di ibu kota Kyiv
Kremlin pastikan Rusia absen dari pertemuan perdana Board of Peace di Washington pada 19 Februari. Moskow masih pelajari urgensi badan pengelola Gaza tersebut.
Iran tingkatkan arsenal rudal balistik dengan bantuan Rusia. Rudal Kheibar Shekan kini mampu jangkau seluruh wilayah Israel, memicu ancaman konflik terbuka.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved