Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan pemutakhiran Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Hal ini agar mempermudah partai politik dalam mengunggah persyaratan data peserta pemilu.
"Aplikasi ini tidak hanya user frendly tapi memiliki juga unsur keamanan siber sehingga aplikasi ini tidak diganggu oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan," ujar anggota KPU Idham Holik saat memberikan arahan kepada sejumlah partai politik di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (17/6)
Idham menerangkan sipol telah digunakan sejak Pemilu 2019. Pembaruan sipol ini akan mengintegarasikan dengan data setiap partai politik.
"Kita berharap sipol dapat membantu partai politik dalam mengelola data secara internal bersama dengan kepengurusan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota," jelasnya.
Lebih lanjut, Idham menekankan sipol tidak menghambat proses pendaftaran dan verifikasi parpol. Melainkan, sipol akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendaftaran dan verifikasi parpol peserta pemilu.
"Kami sangat yakin sebagai anak bangsa yang memiliki komitmen agar demokrasi kita jadi lebih baik, demokrasi jadi lebih maju tentunya indikatornya pemilu," pungkasnya. (OL-8)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved