Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan 21 rekening milik organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin.
Direktur Analisis PPATK Maryanto mengatakan pihaknya mengatakan pihaknya sejauh ini baru membekukan rekening tersebut. Adapun terkait penyitaan rekening dan dana di dalamnya akan dilakukan oleh penyidik.
"Ini belum ada penyitaan, nanti yang menyita penyidik. PPATK hanya melakukan penghentian atau pembekuan sementara. Sebagaimana kita ketahui aliran dan itu merupakan urat nadi kejahatan, kalau urat nadi kita putus mereka akan kesulitan bergerak," kata Maryanto, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (16/6).
Baca juga: Warga Khilafatul Muslimin Wajib Sedekah 10-30% dari Penghasilan
Maryanto mengatakan pihaknya belum membeberkan berapa jumlah uang dalam 21 rekening tersebut. Ia menjelaskan melihat aktivitasnya, pemilik rekening langsung mencairkan uang ketika ada setoran yang masuk.
Ia mengatakan pembekuan sementara rekening tersebut sifatnya tidak serta merta memutus transaksi, hanya saja tidak bisa melakukan transaksi keluar.
"Jadi, tetap bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Saya tidak paham berapa persis sekarang, saat dilakukan penghentian sementara nilai tidak signifikan," kata Maryanto. (OL-4)
Dalam konteks geopolitik modern, konsep proxy war atau perang perwakilan memiliki peran penting dalam memahami dinamika kekuatan global
Semua komponen bangsa harus bahu membahu menciptakan rasa aman sebagaimana arahan Presiden RI.
Dengan politik jalan tengah itu, Bivitri mengatakan program-program yang ditawarkan partai politik sekadar gimik belaka, bukan program yang berkarakter ideologi kuat.
Fenomena pelibatan perempuan, remaja, dan anak dalam aksi terorisme menjadi tren baru yang mengkhawatirkan.
Transformasi digital tidak hanya menjadi alat pendukung produktivitas dan efisiensi, tapi juga bisa jadi sarana untuk memperkuat persatuan, keadilan hingga kesejahteraan.
Izin tambang untuk ormas menjadi perdebatan publik. Ormas keagamaan mulai disoroti terkait sikap apa yang akan mereka ambil. Yang menjadi sorotan adalah PBNU dan PP Muhammadiyah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved