Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH nama hingga ini bermunculan sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden. Namun dari sejumlah nama tersebut hanya tiga nama yang selalu masuk posisi tiga besar dalam setiap survei. Ketiga nama itu yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.
Beberapa pihak bahkan memprediksi Presiden Joko Widodo cenderung memilih Ganjar lantaran pernyataannya sat Rakernas Relawan Pro-Jokowi. Tidak demikian dengan pengamat politik, Varhan Abdul Aziz. Wakil Sekretaris Jenderal LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) itu justru menilai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bisa jadi kuda hitam.
Baca juga: Pengamat : Arus Bawah Dukung Puan Jadi Capres 2024
“Saya pikir bahkan, lebih daripada Ganjar, justru Moeldoko yang mendampingi Presiden Jokowi naik ke panggung saat beliau membuka rakernas,” kata Varhan. Karena itu, ia berkeyakinan bahwa maksud tersembunyi Presiden Jokowi dengan kalimat mungkin yang kita dukung ada di sini lebih kepada Moeldoko.
Varhan mengatakan punya beberapa pertimbangan penting lain yang mendasari argumennya.
Selain hadirnya Moeldoko dan tampilnya KSP mendampingi Presiden ke panggung untuk membuka Rakernas Projo, ada dua hal lain yang membuatnya yakin bahwa publik selama ini silap mengambil petunjuk tersembunyi dari pernyataan Presiden Jokowi. Pertama, kata Varhan, Presiden begitu antusias saat diajak Moeldoko melakukan panen sorgum di Desa Laipori, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (2/6).
Yang kedua, lanjut dia, tak mungkin ia secara terbuka mendukung Ganjar, kader internal PDIP, yang rawan membawa perpecahan di dalam PDIP, terutama dengan Ketua Umum, Megawati Sukarnoputri. “Meskipun belum resmi diumumkan, hampir sudah jadi rahasia umum kalau pilihan resmi PDIP untuk calon presiden mendatang adalah Ketua DPR RI Puan Maharani.” kata Varhan. Dengan rekam jejak konsistensi komitmen Jokowi kepada PDIP dan Megawati, serta sikap santun yang senantiasa dijunjungnya, Varhan yakin Jokowi tidak akan mengambil sikap berbenturan dengan PDIP.
“Argumen-argumen tersebut sangat kuat untuk mendukung keyakinan saya bahwa yang dimaksud Jokowi pada Rakernas Relawan Projo itu Moeldoko,” kata dia.
Sebelumnya Direktur Lembaga Riset dan Penelitian Indonesia (Rispenindo), George Kuahaty, melihat hasil survei Moeldoko terus naik secara konsisten di berbagai survei. Tiga lembaga survei juga menemukan data bahwa Moeldoko menjadi calon presiden asal militer yang paling diminati publik.
“Yang menarik, dari hasil survei LSN itu elektabilitas Moeldoko merupakan murni karena hasil dari kemampuan, prestasi dan pengalaman dalam mengelola pemerintahan, tanpa pengaruh atau naungan partai politik terhadap sosoknya,”kata George.
Ia berasumsi, Moeldoko, tokoh asal Jawa dengan nama yang cukup mudah diingat, menjadikannya segera popular dan memiliki potensi yang sama besarnya untuk berada di jajaran eksekutif negara. Hanya saja fakta bahwa dirinya tidak mempunyai partai politik untuk melakukan kaderisasi, membuatnya selama ini luput dari radar para pengamat.
George juga menegaskan, besarnya harapan publik kepada Moeldoko itu juga terkait dengan keinginan rakyat untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dalam kondisi politik dan keamanan yang stabil.
“Itu yang membuat beliau sebagai salah satu ikon pemimpin asal militer sangat popular, dengan alasan bahwa public percaya bahwa pemimpin militer bisa membawa negara ke dalam stabilitas nasional. (RO/A-1)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved