Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KASASI Direktur PT Catur Bangun Mandiri (CBM) ditolak Mahkamah Agung (MA), sebagaimana tertuang dalam putusan kasasi MA No. 404.K/PID/2022 Jo.No.251/PID/2021/PT.DKI Jo. No. 457/Pid.B/2021/PN.JKT.PST. Dengan demikian, putusan perkara pidana terdakwa Indratno Suryadi Pribadi alias John menjadi berkekuatan hukum tetap dan harus menjalani pidana penjara selama 3,5 tahun. Hal
Teguh Susanto sebagai korban atas tindak pidana penggelapan dalam perkara itu, sangat mengapresiasi putusan pengadilan, yang dipandang telah adil memutus perkara tersebut. Namun, menurutnya terpidana masih memiliki perkara pidana lain yang saat ini masih berjalan.
"Karenanya saya berharap agar aparat penegak hukum juga dapat memproses John dalam perkara pidana lainnya yang juga telah merugikan masyarakat," ujar Teguh, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/5).
Adapun kasus ini sendiri berawal dari kerja sama pembangunan empat tower apartemen antara PT Prima Kencana dan PT CBM sebagai kontraktor dengan kesepakatan tower B dan D milik PT Prima Kencana dan tower A dan C menjadi milik CBM, apabila CBM telah melunasi transaksi pembelian tower A dan C. Akan tetapi, dalam perjalanannya CBM belum atau tidak melunasi pembelian tower A dan C, dan malah diduga melakukan penggelapan uang penjualan unit para konsumen sekitar Rp203,3 miliar.
"Juga tidak memenuhi kewajibannya melakukan penyelesaian pembangunan empat tower T PLAZA tersebut yang telah mengalami keterlambatan sekitar 3,5 tahun," papar Teguh.
Berdasarkan audit yang juga menjadi bukti di pengadilan, kata dia terungkap bahwa ada aliran dana penjualan tower A dan C sebesar Rp203.389.581.156,- , lalu penempatan deposito sebesar Rp34 miliar untuk kepentingan pribadi terpidana John LIe, dan adanya transaksi bodong empat ruko senilai Rp11 miliar. Atas dasar itulah pihaknya melaporkan John Lie ke pihak yang berwajib.
“Bukan hanya kami yang rugi, masyarakat konsumen juga dirugikan. Kami juga akan tetap memproses hukum atas tindak pidana TPPU terhadap yang bersangkutan karena kami dan konsumen menjadi rugi dan kehilangan unit-unitnya di T PLAZA," papar Teguh.
"Apabila di kemudian hari terbukti ada pihak-pihak yang terlibat dugaan perbuatan pidana yang dilakukan terpidana John Lie , maka kami juga akan memproses pihak-pihak tersebut," imbuh Teguh yang merupakan direktur PT Prima Kencana.
Dengan putusan Mahkamah Agung menolak kasasi terdakwa, kata dia, maka John LIe harus menjalani pidana penjara penuh selama 3,5 tahun tanpa ada kemungkinan mendapatkan pembebasan bersyarat. "Sebab, terpidana masih memiliki perkara dalam tahap penyidikan di Mabes Polri," tandas Teguh. (OL-13)
Baca Juga: Direktur Kementerian Pertahanan Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Satelit
EDITORIAL Media Indonesia berjudul Satu Pengadilan, Beda Kesejahteraan (8 Januari 2026) mengangkat isu krusial mengenai perbedaan tunjangan antara hakim karier dan hakim ad hoc.
PENUNJUKAN Prof. Yanto sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA seiring terpilihnya sebagai Ketua Umum Ikahi dinilai menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem pengawasan hakim.
Tim teknis Pokja KUHP dan KUHAP tengah menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman pelaksanaan KUHP dan KUHAP, termasuk mekanisme plea bargaining.
Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi hakim nonpalu selama enam bulan terhadap majelis hakim perkara Tom Lembong. Penasihat hukum mendesak Mahkamah Agung segera menindaklanjuti
Anang mengatakan, hitungan pemenjaraan Zarof dimulai sejak penahanan pada tahap penyidikan. Kini, tanggung jawab penahanan diserahkan ke Ditjen Pemasyarakatan.
Sidang kasus korupsi dengan terdakwa Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, kembali berlangsung tegang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat (28/11).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved