Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KASASI Direktur PT Catur Bangun Mandiri (CBM) ditolak Mahkamah Agung (MA), sebagaimana tertuang dalam putusan kasasi MA No. 404.K/PID/2022 Jo.No.251/PID/2021/PT.DKI Jo. No. 457/Pid.B/2021/PN.JKT.PST. Dengan demikian, putusan perkara pidana terdakwa Indratno Suryadi Pribadi alias John menjadi berkekuatan hukum tetap dan harus menjalani pidana penjara selama 3,5 tahun. Hal
Teguh Susanto sebagai korban atas tindak pidana penggelapan dalam perkara itu, sangat mengapresiasi putusan pengadilan, yang dipandang telah adil memutus perkara tersebut. Namun, menurutnya terpidana masih memiliki perkara pidana lain yang saat ini masih berjalan.
"Karenanya saya berharap agar aparat penegak hukum juga dapat memproses John dalam perkara pidana lainnya yang juga telah merugikan masyarakat," ujar Teguh, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/5).
Adapun kasus ini sendiri berawal dari kerja sama pembangunan empat tower apartemen antara PT Prima Kencana dan PT CBM sebagai kontraktor dengan kesepakatan tower B dan D milik PT Prima Kencana dan tower A dan C menjadi milik CBM, apabila CBM telah melunasi transaksi pembelian tower A dan C. Akan tetapi, dalam perjalanannya CBM belum atau tidak melunasi pembelian tower A dan C, dan malah diduga melakukan penggelapan uang penjualan unit para konsumen sekitar Rp203,3 miliar.
"Juga tidak memenuhi kewajibannya melakukan penyelesaian pembangunan empat tower T PLAZA tersebut yang telah mengalami keterlambatan sekitar 3,5 tahun," papar Teguh.
Berdasarkan audit yang juga menjadi bukti di pengadilan, kata dia terungkap bahwa ada aliran dana penjualan tower A dan C sebesar Rp203.389.581.156,- , lalu penempatan deposito sebesar Rp34 miliar untuk kepentingan pribadi terpidana John LIe, dan adanya transaksi bodong empat ruko senilai Rp11 miliar. Atas dasar itulah pihaknya melaporkan John Lie ke pihak yang berwajib.
“Bukan hanya kami yang rugi, masyarakat konsumen juga dirugikan. Kami juga akan tetap memproses hukum atas tindak pidana TPPU terhadap yang bersangkutan karena kami dan konsumen menjadi rugi dan kehilangan unit-unitnya di T PLAZA," papar Teguh.
"Apabila di kemudian hari terbukti ada pihak-pihak yang terlibat dugaan perbuatan pidana yang dilakukan terpidana John Lie , maka kami juga akan memproses pihak-pihak tersebut," imbuh Teguh yang merupakan direktur PT Prima Kencana.
Dengan putusan Mahkamah Agung menolak kasasi terdakwa, kata dia, maka John LIe harus menjalani pidana penjara penuh selama 3,5 tahun tanpa ada kemungkinan mendapatkan pembebasan bersyarat. "Sebab, terpidana masih memiliki perkara dalam tahap penyidikan di Mabes Polri," tandas Teguh. (OL-13)
Baca Juga: Direktur Kementerian Pertahanan Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Satelit
Hidupkan kembali pengetatan remisi seperti PP 99. Terdapat dugaan adanya praktik jual-beli remisi. Sanksi pidana bagi Setnov cerminkan ketidakadilan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).
KUASA hukum Setya Novanto terpidana kasus mega korupsi proyek KTP elektronik (KTP-E), Maqdir Ismail mengatakan program pembebasan bersyarat atas panjuan PK
Tannos harusnya menyerah usai saksi ahli yang dibawanya ditolak hakim. Namun, buronan itu tetap menolak untuk dipulangkan ke Indonesia.
MA sempat mengabulkan upaya hukum luar biasa atau PK yang diajukan terpidana kasus KTP elektronik yanh juga mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto ini.
KASUS sengketa hukum terkait proyek pembangunan franchise Resto Bebek Tepi Sawah di Bandar Lampung memasuki babak baru
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved