Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KUASA hukum PT Tuah Globe Mining (TGM) melayangkan somasi kepada PT Kutama Mining Indonesia (KMI), untuk meninggalkan dan mengosongkan aset dari Jetty dan areal tambang pada Sabtu (14/5/2022). Tambang batu bara ini terletak di wilayah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng).
"Kami selaku kuasa hukum TGM meminta PT KMI dan atau PT Kutama Prima mining untuk mengosongkan areal tambang dan Jetty, bahwa kami akan menempuh upaya hukum tegas baik pidana maupun perdata terhadap PT KMI atau PT Kutama Prima Mining termasuk orang-orang suruhannya atau siapa pun yang terlibat ke pihak yang berwajib dalam waktu dekat," uja Onggo, sapaan Onggowijaya, Senin (16/5).
Onggo mengungkapkan, saat dirinya menyampaikan surat somasi, ada seseorang yang diduga manajer pengawasan pelabuhan yang menyampaikan bahwa PT TGM merupakan anak perusahaan PT KMI.
Onggo pun merasa heran dengan pernyataan Ali alias Sundi yang mengaku sebagai orang suruhan Susi alias Wang Xiu Juan, yang menyatakan bahwa izin IUP adalah milik PT TGM.
"Tapi kenapa masih bertahan di sana jika mengetahui IUP bukan milik KMI? Kami telah mengantongi semua data dan informasi tentang PT Kutama Prima Mining yang sebetulnya tidak ada hubungan hukum dengan PT TGM, salah satu direktur di PT Kutama Prima Mining juga Wang Xiu Juan alias susi, dirutnya bernama Wang Qinhua, dan PT Kutama Prima Mining ini berstatus PMA," papar dia.
Onggo menegaskan, pihaknya akan sebisa mungkin mengedepankan jalur musyawarah. "Namun jika pihak-pihak termasuk PT Kutama Prima Mining yang menguasai lokasi tambang dan kawasan pinjam pakai hutan TGM tersebut mengabaikan somasi kami dan tidak bisa kompromi , maka KAMI akan segera membuat laporan polisi terhadap direksi PT Kutama Prima Mining serta meminta pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap benda dan kendaraan yang berada di lokasi sebagai barang bukti," jelas Onggo.
Lebih lanjut berdasarkan informasi yang pihaknya terima, kata Onggo, IUP PT Kutama Mining Indonesia (KMI) diduga telah dicabut. Karenanya saat ini TGM sedang mengumpulkan data-data termasuk data kegiatan PT Kutama Prima Mining yang disinyalir sebagai pihak yang menguasai lokasi tambang dan kawasan pinjam pakai hutan, atas nama PT TGM.
"Kami berharap agar tidak ada pihak-pihak yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan batu bara TGM, karena ada sanksi pidana terhadap setiap orang yang menghalangi kegiatan pertambangan yang diatur dalam UU Minerba. Kami juga berharap agar aparat penegak hukum dan aparat intelejen negara meneliti dengan seksama siapa WNA Tiongkok yang menjadi pemegang saham dan pengurus PT Kutama Prima Mining dan mengapa mereka bisa menempatkan orang-orangnya di lokasi tambang TGM dan di lokasi kawasan pinjam pakai hutan di wilayah project area TGM (Jetty) di Desa Tengirang, Kapuas Hulu, Kalimantan Tengah?" tandas Onggo. (OL-13)
Baca Juga: Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Turun Jadi 58,1%
Transformasi menuju praktik green mining semakin menjadi perhatian di sektor pertambangan Indonesia seiring meningkatnya tuntutan global terhadap dekarbonisasi.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
PENELITI Senior Core Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai, perpanjangan IUPK Grasberg milik PT Freeport untuk periode 2041–2061, mencerminkan masih rendahnya daya tawar RI.
Loggis teken kerja sama dengan HD Hyundai Infracore Asia untuk distribusi alat berat DEVELON, mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan di sektor tambang.
Pertambangan berkontribusi sekitar 12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batubara mencapai Rp140,5 triliun pada 2024.
PLN EPI memperkuat koordinasi pengadaan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) guna menjaga keandalan pasokan listrik nasional.
Presiden Prabowo Subianto meminta para pengusaha batu bara dan kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menahan ekspor komoditas tersebut hingga kebutuhan dalam negeri.
Menteri LH Hanif Faisol bekukan 80 izin lingkungan tambang batu bara & nikel. Evaluasi menyasar 1.358 unit di 14 provinsi kritis. Simak selengkapnya!
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
Diproyeksikan pada 2060, kebutuhan permintaan listrik sektor industri akan meningkat sebesar 43% dari total kebutuhan nasional sekitar 1.813 TWh.
Dirjen Minerba ESDM Tri Winarno menekankan potensi hilirisasi komoditas mineral dan batu bara Indonesia, termasuk timah dan nikel, untuk meningkatkan peran Indonesia di pasar global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved