Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) tengah menggodok pembahasan terkait kebutuhan anggaran pemilu untuk tahun jamak dari 2022 hingga 2024.
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat menuturkan, untuk sementara patokan KPU RI masih di angka Rp76 Triliun.
Namun, Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan anggaran itu masih terus disisir guna efisiensi.
"Ya sementara patokan KPU masih Rp76 Triliun," ungkap Yulianto kepada Media Indonesia, Selasa (10/5).
Terkait turunannya dari angka tersebut, Yulianto menuturkan masih dalam pembahasan dengan anggota KPU lainnya, hingga Selasa (10/5) malam.
"Pembahasan (terkait anggaran KPU) masih akan dilanjutkan," ujarnya.
Baca juga: Masa Kampanye Bakal Dibahas Lewat Rapat Konsinyering
Pembahasan fiksasi anggaran KPU itu terus digodok mengingat akan diteruskan dalam rapat konsinyering KPU dengan pemerintah dan DPR RI pada Jumat, 13 Mei mendatang.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan rapat konsinyering pada Jumat, 13 Mei mendatang.
Adapun topik yang akan dibahas salah satunya ialah menindaklanjuti rapat dengar pendapat (RDP) KPU dengan Pemerintah pada 13 April 2022.
“Kalau enggak ada perubahan rapat konsinyering besok tanggal 13 Mei,” tutur komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2022-2027 Yulianto Sudrajat kepada Media Indonesia, minggu (8/5).
Rencananya, kata Yulianto, pihaknya juga bakal membahas tahapan pemilu, terutama tahapan tentang masa kampanye.
"Terkait anggaran pemilu serta fiksasinya juga bakal ditentukan usai rapat,” paparnya.
Diketahui, awalnya KPU mengusulkan Rp86 Triliun.
Namun, pemerintah keberatan karena upaya pemulihan dari dampak covid-19 masih membutuhkan dana besar. KPU pun memangkas usulan anggaran menjadi Rp76,6 Triliun. (Ykb/OL-09)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved