Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) tengah menggodok pembahasan terkait kebutuhan anggaran pemilu untuk tahun jamak dari 2022 hingga 2024.
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat menuturkan, untuk sementara patokan KPU RI masih di angka Rp76 Triliun.
Namun, Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan anggaran itu masih terus disisir guna efisiensi.
"Ya sementara patokan KPU masih Rp76 Triliun," ungkap Yulianto kepada Media Indonesia, Selasa (10/5).
Terkait turunannya dari angka tersebut, Yulianto menuturkan masih dalam pembahasan dengan anggota KPU lainnya, hingga Selasa (10/5) malam.
"Pembahasan (terkait anggaran KPU) masih akan dilanjutkan," ujarnya.
Baca juga: Masa Kampanye Bakal Dibahas Lewat Rapat Konsinyering
Pembahasan fiksasi anggaran KPU itu terus digodok mengingat akan diteruskan dalam rapat konsinyering KPU dengan pemerintah dan DPR RI pada Jumat, 13 Mei mendatang.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan rapat konsinyering pada Jumat, 13 Mei mendatang.
Adapun topik yang akan dibahas salah satunya ialah menindaklanjuti rapat dengar pendapat (RDP) KPU dengan Pemerintah pada 13 April 2022.
“Kalau enggak ada perubahan rapat konsinyering besok tanggal 13 Mei,” tutur komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2022-2027 Yulianto Sudrajat kepada Media Indonesia, minggu (8/5).
Rencananya, kata Yulianto, pihaknya juga bakal membahas tahapan pemilu, terutama tahapan tentang masa kampanye.
"Terkait anggaran pemilu serta fiksasinya juga bakal ditentukan usai rapat,” paparnya.
Diketahui, awalnya KPU mengusulkan Rp86 Triliun.
Namun, pemerintah keberatan karena upaya pemulihan dari dampak covid-19 masih membutuhkan dana besar. KPU pun memangkas usulan anggaran menjadi Rp76,6 Triliun. (Ykb/OL-09)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved