Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ANGGOTA Fraksi PKB DPR RI Luqman Hakim menilai Pemerintah sangat matang dan tepat dalam menyiapkan rencana memfasilitasi masyarakat merayakan Idul Fitri 2022 yang didahului dengan pergerakan mudik dan diakhiri dengan arus balik pasca-lebaran.
''Itu terlihat, di antaranya, pertama, keputusan libur dan cuti bersama lebaran yang total waktunya 10 hari. Dengan waktu yang cukup panjang, arus mudik dan arus balik yang melibatkan puluhan juta orang, dapat dihindarkan dari kemacetan dan stagnasi lalu lintas,'' kata Luqman di Jakarta, Sabtu (23/4).
Kedua, menurut dia, pembebasan hasil negatif tes antigen dan PCR sebagai syarat perjalanan mudik bagi masyarakat yang sudah vaksin dosis ketiga atau 'booster', terbukti memicu keinginan masyarakat untuk mendapatkan vaksin tersebut.
Baca Juga: Wakil Ketua DPR: Pekerja Seni harus Dilindungi Hukum Saat Cari Nafkah
Dia menilai hal tersebut akan berdampak pada semakin kuatnya kekebalan komunal masyarakat dari serangan COVID-19. ''Dalam konteks ini, Pemerintah menunjukkan perlindungan yang serius terhadap hak hidup atau hifdz nafs masyarakat,'' ujarnya.
Ketiga, menurut Luqman, Pemerintah memberi fasilitas mudik gratis yang pelaksanaannya diatur pada tanggal-tanggal tertentu sehingga dapat mengurangi penumpukan pemudik pada hari-hari menjelang Idul Fitri.
Dia menyarankan, untuk melengkapi pengaturan mudik yang sudah ditetapkan pemerintah, perlu juga diberlakukan pengaturan yang ketat bagi tempat-tempat wisata selama libur lebaran.
''Karena itu pemerintah perlu membuat aturan yang mewajibkan tempat-tempat wisata selama libur lebaran hanya boleh menerima kunjungan dari masyarakat yang sudah vaksin lengkap atau sudah vaksin ketiga,'' katanya.
Anggota Komisi II DPR RI itu menilai apabila masyarakat belum vaksin kedua atau ketiga, maka pengunjung wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen.
Menurut dia, pengaturan di tempat wisata itu sangat penting dilakukan karena jangan sampai setelah libur lebaran, kasus COVID-19 naik akibat tempat-tempat wisata dibiarkan bebas tanpa aturan. ''Mari belajar dari pengalaman libur lebaran tahun lalu, yaitu pemerintah kurang ketat mengatur pembatasan di tempat wisata. Akibatnya terjadi lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran 2021,'' ujarnya.
Dia khawatir kalau terjadi lonjakan kasus COVID-19, nanti yang disalahkan adalah tradisi mudik dan aktifitas silaturrahim halal bi halal Idul Fitri. Padahal, kata Luqman, pemicu lonjakan kasus COVID-19 adalah dari penumpukan pengunjung tempat-tempat wisata.
Karena itu, dia menilai, apabila tempat-tempat wisata dibiarkan bebas tanpa aturan selama libur Lebaran, maka akan berpotensi besar menjadi pusat penularan COVID-19. (Ant/OL-10)
Dengan kehadiran Job Fair & Internship Expo, sama-sama memberi benefit untuk kampus dan industri.
Selain itu, terdiri atas 3 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir dedicated yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.
Menaker Ida menegaskan bahwa gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Promosi produk perkebunan harus ditingkatkan partisipasinya ke depan
Para pekerja transportasi CPO atau minyak sawit, banyak yang mengalami pengurangan frekuensi angkut minyak sawit
Menurut Guspardi, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50% anggota DPR.
Perbedaan hasil penghitungan suara di formulir C1 dengan data yang masuk ke laman KPU melalui aplikasi Sirekap menimbulkan polemik dan hal ini dinilai perlu segera diselesaikan oleh KPU.
Meskipun Ketua KPU sudah membuat pernyataan secara terbuka terkait hal tersebut, namun perlu didorong adanya regulasi.
Kami juga mensinyalir berbagai informasi dari media massa, seperti daerah Garut, Boyolali, Sumatra Utara dan lain sebagainya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.
Penyerahan sertifikat ini dilakukan karena masih banyak musala, masjid maupun madrasah berdiri di atas tanah wakaf.
Hingga kini DPR masih dalam masa reses kembali ke daerah pemilihan sehingga tidak memungkinkan DPR mengadakan rapat khusus untuk merencanakan revisi UU Pemilu imbas putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved