Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KEBEBASAN berekspresi di era Presiden Joko Widodo kini menjadi sorotan. Itu tecermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 11-21 Februari 2022 terhadap 1.200 responden, dengan angka margin of error 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.
Mayoritas masyarakat diketahui enggan menyatakan pendapatnya. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyoroti serangkaian kejadian kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik kepada pemerintah dan pejabat, menjadi alasan publik takut bersuara.
“Jika biasanya kritik yang pedas apapun dan sekeras apapun tidak direspons dengan memidana pengkritik, hari ini kita berhadapan dengan itu,” ujar Adnan saat dihubungi, Kamis (7/4).
Baca juga: KSP: Pemerintah Tidak Pagari Kebebasan Berekspresi
Menurutnya, pejabat publik difasilitasi dengan Undang-Undang (UU) tentang ITE, yang memudahkan proses pelaporan ke kepolisian. Tidak hanya itu, kepolisian juga bertindak sangat cepat dalam merespons sejumlah laporan tersebut.
“Akibatnya masyarakat menjadi khawatir, jika mereka mengkritik, yang dihadapi nanti adalah pelaporan balik. Ini tentu kemunduran terhadap kebebasan berpendapat, yang dilindungi oleh konstitusi,” pungkasnya.
Warga akhirnya memiliki self-censorship atas apa yang ingin dikatakan. Apalagi, jika pernyataannya bermuatan kritik atau nada miring terhadap pemerintah.
Baca juga: Alissa Wahid: Tidak Boleh Mengambil Hak Beragama Orang Lain
“Pilihannya ya diam, karena jika nekat, mereka akan berhadapan dengan polisi. Proses hukum yang harus dilalui tentu sangat mengkhawatirkan,” imbuh Adnan.
Kondisi ini dikatakannya harus diperbaiki. Pemerintah semestinya bertanggung jawab dengan melakukan perbaikan kebijakan. “Salah satunya, mencabut pasal karet dalam berbagai UU, khususnya UU ITE, yang membuat pejabat publik mudah melaporkan orang yang mengkritik,” tutupnya.(OL-11)
Donald Trump membantah tuduhan ia bercita-cita menjadi seorang diktator. Ia menyebut banyak orang justru tampak menginginkan hal itu.
MASYARAKAT Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi kinerja 100 hari kepemimpinan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo.
Survei The Kids Mental Health Foundation mengungkap alasan anak malas atau menolak sekolah, mulai dari rasa lelah, cemas, hingga masalah kesehatan mental.
Bukan lagi sekadar terpikat harga murah, para calon pengguna mobil listrik kini telah berevolusi menjadi konsumen yang lebih matang.
Kenaikan harga membuat konsumen di semua pasar semakin fokus pada nilai, namun di Indonesia perilaku ini berpadu dengan kebiasaan belanja yang praktis dan lokasi yang mudah dijangkau.
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Langkah tersebut diambil menyusul kontroversi besaran kenaikan gaji dan tunjangan pimpinan rakyat yang dinilai fantastis di tengah daya beli yang lemah.
Kasus terbaru yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, merupakan bukti nyata lemahnya tata kelola pemerintahan.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
ICW sudah mencatatkan nama pegawai negeri yang diduga memotong jatah makan jamaah haji. Catatan ICW, orang itu mendapatkan keuntungan sebesar Rp50 miliar.
ICW menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tanpa pertimbangan matang dan berbahaya bagi penegakan hukum kasus korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved