Kamis 07 April 2022, 17:29 WIB

Publik Enggan Mengkritik, ICW: Mundurnya Kebebasan Berpendapat

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Publik Enggan Mengkritik, ICW: Mundurnya Kebebasan Berpendapat

Antara
Aktivis dari Kontras berunjuk rasa dalam peringatan Hari HAM Internasional di Jakarta.

 

KEBEBASAN berekspresi di era Presiden Joko Widodo kini menjadi sorotan. Itu tecermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 11-21 Februari 2022 terhadap 1.200 responden, dengan angka margin of error 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

Mayoritas masyarakat diketahui enggan menyatakan pendapatnya. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyoroti serangkaian kejadian kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik kepada pemerintah dan pejabat, menjadi alasan publik takut bersuara.

“Jika biasanya kritik yang pedas apapun dan sekeras apapun tidak direspons dengan memidana pengkritik, hari ini kita berhadapan dengan itu,” ujar Adnan saat dihubungi, Kamis (7/4).

Baca juga: KSP: Pemerintah Tidak Pagari Kebebasan Berekspresi

Menurutnya, pejabat publik difasilitasi dengan Undang-Undang (UU) tentang ITE, yang memudahkan proses pelaporan ke kepolisian. Tidak hanya itu, kepolisian juga bertindak sangat cepat dalam merespons sejumlah laporan tersebut.

“Akibatnya masyarakat menjadi khawatir, jika mereka mengkritik, yang dihadapi nanti adalah pelaporan balik. Ini tentu kemunduran terhadap kebebasan berpendapat, yang dilindungi oleh konstitusi,” pungkasnya.

Warga akhirnya memiliki self-censorship atas apa yang ingin dikatakan. Apalagi, jika pernyataannya bermuatan kritik atau nada miring terhadap pemerintah.

Baca juga: Alissa Wahid: Tidak Boleh Mengambil Hak Beragama Orang Lain

“Pilihannya ya diam, karena jika nekat, mereka akan berhadapan dengan polisi. Proses hukum yang harus dilalui tentu sangat mengkhawatirkan,” imbuh Adnan.

Kondisi ini dikatakannya harus diperbaiki. Pemerintah semestinya bertanggung jawab dengan melakukan perbaikan kebijakan. “Salah satunya, mencabut pasal karet dalam berbagai UU, khususnya UU ITE, yang membuat pejabat publik mudah melaporkan orang yang mengkritik,” tutupnya.(OL-11)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

DPR, DPD dan Pemerintah Setujui Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua

👤Sri Utami 🕔Selasa 28 Juni 2022, 17:00 WIB
Dalam rapat mendengarkan keputusan mini fraksi Komisi II DPR bersama pemerintah dan DPD, Selasa (28/6) Ahmad menekankan pemekaran ini...
ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Usut Korupsi Impor Garam, Kejagung Geledah Tiga Lokasi

👤tri subarkah 🕔Selasa 28 Juni 2022, 16:55 WIB
Kegiatan penggeledahan guna mengumpulkan alat bukti itu juga disampaikan oleh Direktur Penyidikan JAM-Pidsus...
MGN/ Candra Yuri Nuralam

KPK Sebut Pihak Lain Coba Pengaruhi Saksi Kasus Suap Dana PEN

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Selasa 28 Juni 2022, 15:58 WIB
KPK mengultimatum pihak yang memengaruhi saksi tersebut karena merintangi proses...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya