Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal jalannya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Panajem Paser, Kalimantan Timur. Langkah itu bertujuan mencegah adanya potensi korupsi dalam proses pembangunan IKN.
Komitmen pengawalan proses pembangunan IKN disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. "Kami ingin sampaikan Pak, kajian terhadap penataan ruang IKN ini kami lakukan," kata Firli, Rabu (30/3).
Adapun kajian yang dimaksud Firli ialah KPK akan membentuk satuan petugas (satgas) pengawasan pembangun IKN. Pembentukan satgas itu sebagai langkah awal pengawasan terhadap program pembangunan IKN.
Baca juga: Urun Dana Pembangunan IKN Diatur dalam Undang-undang
"Sekaligus, juga sampaikan KPK membentuk satgas dalam mengawal terlaksananya program pembangunan IKN," imbuh Firli.
Firli juga menyampaikan laporan hasil kajian KPK terkait perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos). Berdasarkan kajian perbaikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima banssos bersama Kemendagri dan Kemensos, sudah diselamatkan potensi kerugian negara Rp10 triliun setiap bulan.
Baca juga: Akademisi Soroti Sejumlah Hal dalam Pembangunan IKN di Kaltim
"KPK bisa memadupadankan data NIK, sehingga kita bisa hemat dari 55,2 juta data penerima bansos yang ditidurkan. Kalau itu diasumsikan Rp200 ribu untuk satu NIK, maka kita bisa hemat Rp10 triliun per bulan. Setahun berarti Rp120 triliun," ungkap Firli.
Selain itu, Firli memaparkan data Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp246,29 miliar sepanjang 2021. Capaian tersebut telah melebihi target penerimaan PNBP yang ditetapkan KPK, yakni Rp100,9 miliar.(OL-11)
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved