Tertib Arsip akan Optimalkan Perumusan Kebijakan Masa Depan

DALAM pengambilan kebijakan, keberadaan arsip amat penting. Dengan arsip, pemerintah dapat mempelajari kebijakan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Pengetahuan yang didapat dari arsip selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan ke depan dengan optimal. 

"Arsip itu sangat penting. Karena dengan arsip, kita dapat melihat yang sudah kita lakukan dan yang harus kita lakukan," ucap Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKD) Eko Prasetyanto saat membuka Rapat Kerja Nasional Bidang Kearsipan Tahun 2022 di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Senin (28/3). 

Pengelolaan arsip yang baik, lanjut Eko, akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat didasari dengan pengalaman dan data-data terdahulu. "Dalam pengambilan kebijakan, butuh kecepatan, ketepatan, dan ketelitian. Salah satu yang dapat menolong kita dalam memperkecil kesalahan dalam pengambilan kebijakan yakni arsip," tambahnya. 

Begitu pentingnya peran arsip dalam pengambilan kebijakan, Eko menganjurkan pemerintah daerah di setiap tingkatan untuk meningkatkan ketertiban pengelolaan arsip daerah. "Bahkan, di desa pun perlu dilatih mengenai kearsipan," tekan Eko. 

Ketidaktertiban pengelolaan arsip dapat mempersulit pemerintah untuk menuntaskan persoalan yang terjadi kemudian hari. Eko mencontohkan perihal pemekaran. "Ketika ada pemekaran wilayah, banyak persoalan yang terjadi di kemudian hari. Namun orang tidak mengenal lagi, siapa dulu yang melakukan pemekaran, siapa pejabatnya, siapa timnya, dan apa yang sudah dilakukan waktu itu," ucapnya menjelaskan kerumitan menyelesaikan persoalan tanpa arsip yang baik. 

Karena itu, ia mengapresiasi rapat kerja ini sebagai bentuk kesungguhan dalam mengelola kearsipan. "Bapak Menteri Dalam Negeri juga sangat gembira dan mengapresiasi kegiatan ini. Semoga rapat kerja ini dapat meningkatkan sinergitas di antara kita untuk bersama-sama memajukan bangsa ini melalui tertib arsip. Kita juga berharap rapat kerja nasional ini dapat merumuskan hal-hal yang dapat meningkatkan peran arsip, baik di pusat maupun daerah," pungkasnya. 

Baca juga: KPU Tegaskan "e-voting" Tidak akan Diterapkan pada Pemilu 2024

Rapat kerja nasional itu akan dilangsungkan hingga 1 April 2022. Beberapa kegiatan, seperti penguatan lembaga kearsipan daerah, seminar tertib arsip dan sejarah desa, hingga workshop layanan, dan kemitraan jasa kearsipan, menjadi bagian acara ini. Kepala ANRI, Imam Gunarto, mengatakan kehadiran Kepala BSKDN dalam Rapat Kerja Nasional ini merupakan kehormatan besar bagi lembaganya. Ia mengharapkan akan tercipta kolaborasi yang lebih kuat dari masing-masing lembaga. "Ke depan kita akan berupaya membantu penyusunan strategi kebijakan di daerah, khususnya dalam bidang kearsipan," ucap Imam. (RO/OL-14)