Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mempermudah proses laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana desa.
Upaya itu perlu dilakukan guna mempercepat serapan anggaran tersebut oleh pemerintah desa.
"Tahun ini dana desa yang ditransfer Rp68 triliun tapi sampai pagi tadi saya cek serapannya baru 13,5%. Ini mungkin, seperti keluhan, karena laporan SPJ terlalu ruwet dan bertele-tele," ujar Jokowi dalam Pembukaan Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 di Jakarta, Selasa (29/3).
Kepala negara pun meminta Mendagri untuk langsung menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengeluarkan instruksi mendagri yang berisi aturan-aturan untuk menyederhanakan sistem pembuatan SPJ Dana Desa.
Ia tidak ingin tata cara pelaporan yang ruwet membuat kinerja pemerintah daerah menjadi terganggu.
"Kalau kelamaan membuat SPJ nanti kepala desa tidak mengecek jalan, tidak mengecek posyandu, tidak mengecek irigasi. Sehari-hari hanya urus SPJ saja," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sebelumnya, keluhan terkait rumitnya laporan SPJ disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia Surta Wijaya di dalam acara yang sama.
"Setres kita melihat regulasi itu. SPJ Dana Desa untuk bantuan langsung tunai sampai 92 lembar," papar Surta.
Ia mengatakan proses pelaporan SPJ yang berbelit-belit sangat bertolak belakang dengan visi Presiden Jokowi yang ingin segala macam kebijakan bisa dijalankan secara cepat.
"Kami ingin simpel, sesuau arahan Pak Presiden. Jangan dibuat sulit itu SPJ kepala desa," ucapnya.
Selain itu, ia juga meminta Presiden Jokowi menaikkan anggaran dana desa di tahun depan. Dengan adanya kenaikan, Surta berharap pembangunan di seluruh desa dapat berjalan lebih cepar dan perekononian daerah serta nasional akan terus terangkat. (OL-8)
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
ANGGOTA DPR RI Komisi XI Fraksi PDIP Said Abdullah mengatakan normalnya indeks keyakinan konsumen (IKK) pada akhir tahun Desember nanti akan cenderung membaik.
Aksi tersebut, memanas lantaran kepala desa tidak bertanggung jawab berkaitan dengan anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) tahun 2023.
penggunaan dana desa, untuk menjamin koperasi desa gagal bayar, memicu kekhawatiran sejumlah kepala desa.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Saat ini berbagai program pembangunan pusat dilakukan di desa, namun peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih perlu dioptimalkan.
Meski dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi stunting terus mengalami penurunan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved