DIREKTUR Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati menantang Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan untuk maju menjadi calon presiden 2024 ketimbang mengusung wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Sebelumnya, Luhut mengklaim memiliki 110 juta big data masyarakat yang menginginkan tunda Pemilu 2024. Neni menyarankan Luhut yang memiliki gagasan, inovasi dan pembenahan persoalan ekonomi mendatang yang berdaulat bisa menyampaikan itu melalui visi-misi calon presiden yang terukur dan terarah.
Baca juga: Sobat Erick Gelar Aksi Sosial di Palembang
"Performa dan kapasitas Luhut cukup baik untuk mencalonkan diri menjadi capres atau cawapres 2024. Hanya tinggal mendapatkan dukungan dari partai politik. Ini juga bisa menjadi pertimbangan partai politik untuk memberikan tiket atau rekomendasi kepada Luhut," ujar Neni di Jakarta, Minggu (20/3/2022).
Jika disambut baik, hal ini akan menjadi terobosan dan legacy yang lebih konkret untuk perbaikan demokrasi ke depan. Kiprah dan prestasi Luhut dengan gaya kepemimpinannya yang progresif sangat layak untuk berkompetisi dengan capres terbaik lainnya.
Neni pun mendorong partai politik untuk memunculkan kader terbaiknya dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2024. Mengumumkan lebih awal kepada publik diharapkan dapat mengenal calon yang akan dipilih secara lebih baik dan masyarakat bisa memilih secara rasional.
Partai juga harus terbuka terhadap potensi tokoh masyarakat atau tokoh publik yang memiliki ketertarikan dan kedekatan dengan partai tertentu. "Semakin banyak kader terbaik bangsa untuk maju menjadi capres semakin baik karena masyarakat memiliki banyak alternatif pilihan pemimpin," kata dia.
Baca juga: Pemilih Pemula Jadi Sasaran Sahabat Ganjar
Di sisi lain, ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold 20% sangat menghambat untuk mendapatkan banyak calon pilihan alternatif. Padahal 2024 pemilihan presiden sangat terbuka tanpa adanya petahana. Setiap partai politik memiliki peluang mengajukan calon yang diinginkannya.
"Ambang batas presiden ini mestinya tidak diperlukan lagi karena membuat kompetisi yang berlangsung menjadi tidak adil," tukasnya. (Sru/A-3)
