Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PROFESIONALITAS menjadi tuntutan utama yang erat kaitannya dengan keberhasilan mencapai visi dan misi suatu organisasi atau institusi.
Demikian halnya di tubuh TNI AD, upaya-upaya menciptakan prajurit yang profesional menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para pemimpin di jajaran TNI AD.
Kesejahteraan prajurit adalah salah satu upaya yang dipandang dapat menjadi booster dalam meningkatkan profesionalitas tersebut.
Demikian kesimpulan yang dapat kita tarik dari pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M. kala membuka acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AD TA 2022, bertempat di Gedung A.H. Nasution Mabesad, Jakarta, awal bulan ini.
Kasad selaku pimpinan tertinggi di Angkatan Darat menyampaikan bahwa tema Rapim TNI AD yang berbunyi “Prajurit Sejahtera dan Profesional Sebagai Pilar TNI AD Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” hendaknya dipandang sebagai sebuah visi besar yang harus diwujudkan TNI AD di masa datang.
Baca juga: Satgas TNI Yonif 711 Berikan Layanan Kesehatan Warga Perbatasan RI-PNG
Rapim kali ini diharapkan menjadi wahana bagi para Pangkotama, Kabalakpus, serta para pejabat perencana di jajaran Angkatan Darat, untuk merumuskan bagaimana mewujudkan kondisi prajurit yang sejahtera dan profesional, yang dituangkan dalam rencana program kerja dan anggaran TNI AD di tahun 2022.
Adapun Rapim TNI AD sejatinya bertujuan untuk menyampaikan visi, misi, dan pokok-pokok kebijakan pimpinan TNI AD kepada seluruh Pangkotama/Kabalakpus jajaran TNI AD, agar dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022 dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Kegiatan Rapim diawali dengan penyampaian evaluasi pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran TNI AD TA 2021 oleh Wakasad, Letjen TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si.
Dilanjutkan dengan paparan tentang Radikalisme di Wilayah Kodam IV/Diponegoro oleh Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Rudianto, paparan tentang Penanganan Konflik di Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih oleh Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa, S.E., M.M, serta paparan tentang Food Estate atau program ketahanan pangan di Wilayah Kodam VI/Mulawarman oleh Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, M.Tr. (Han).
Sementara itu, dalam konferensi pers yang digelar sebelum acara dimulai, di hadapan awak media nasional yang hadir,
Kasad menyampaikan bahwa TNI AD akan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo saat memberikan arahan pada Rapim TNI-Polri, di antaranya terkait pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan.
“TNI AD akan mengawal dan mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan,” tegas Kasad.
Kasad juga mengatakan, beberapa langkah strategis juga akan dibahas dalam Rapim TNI AD, di antaranya mengantisipasi perkembangan situasi global yang terjadi saat ini terkait dampak pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, serta dampak dari konflik internasional Ukraina dan Rusia yang dapat berpengaruh pada kehidupan dan perekonomian nasional secara menyeluruh.
“Termasuk juga akan dibahas langkah-langkah strategis percepatan vaksinasi dan membantu pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan dalam rangka pemulihan perekonomian nasional,” ujar Kasad mengurai pokok-pokok bahasan dalam Rapim.
Acara Rapim TNI AD kali ini juga dirangkaikan dengan acara penandatanganan kontrak pembangunan Rumah Dinas SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara TNI AD dengan PT. PLN (Persero) dan PP. Perpamsi, serta kontrak Munisi dengan PT. Pindad TA 2022.
Pada kesempatan itu, Kasad juga memperkenalkan seragam baru di Angkatan Darat yaitu Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Loreng TNI AD.
Dijelaskan oleh Kasad bahwa seragam tersebut merupakan hasil rancangan Kasad terdahulu, yaitu Jenderal TNI Andika Perkasa, yang telah melalui tahap penyempurnaan hingga akhirnya digunakan secara perdana oleh Kasad dan beberapa pejabat lainnya dalam Rapim TNI AD tersebut.
Dalam momen yang sama, diperkenalkan pula kendaraan bermotor berupa ambulans, hasil inovasi Korem 151/Binaiya, Kodam XVI/Pattimura, yang digunakan oleh Babinsa sebagai ujung tombak penanganan pandemi Covid-19 untuk mengangkut pasien dalam keadaan darurat dan memerlukan penanganan secara cepat.
Inovasi ini diperkenalkan dengan nama Ambulans TNI Angkatan Darat di Hati Rakyat. “Ambulance Babinsa ini secepatnya akan diproduksi dan didistribusikan ke seluruh wilayah dan akan digunakan oleh Babinsa,” tandas Kasad. (RO/OL-09)
Dia harap suasana keakraban tetap terjalin. Selain itu, tidak saling menjelekkan dan memaki.
Dudung klaim baru mengetahui namanya disebut dalam bursa calon Ketum PPP. Dia menegaskan bahwa saat ini tak mau berpolitik. "Saya tidak berminat belum mau berpolitik saya," ujar Dudung.
Gus Ipul mengatakan namanya selalu langganan muncul jelang muktamar PPP. Dia menanggapi situasi itu dengan santai.
Lalu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto
ADA empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum PPP, dua dari dalam internal partai dan dua dari luar. Dari internal ada dua nama yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin.
Kasad beserta rombongan datang untuk meninjau langsung renovasi pembangunan perumahan bagi prajurit Batalyon Infanteri Raider 323/Buaya Putih dan keluarganya.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk merekrut 24 ribu prajurit baru dikaji secara matang dan mendalam.
Prasetyo menjelaskan bahwa banyak terjadi pelanggaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seperti penyelundupan barang ilegal dari institusi itu.
Setelah seluruh proses administrasi sudah dijalankan, kata Kristomei, barulah Djaka diberhentikan secara hormat per tanggal 14 Mei 2025 lalu.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mempertanyakan pengerahan prajurit TNI dalam menjaga Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved