Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PERKUMPULAN Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai alasan pandemi covid-19 tidak bisa dibenarkan untuk menunda pemilihan umum (pemilu). Pandemi covid-19 di Indonesia bukan terjadi baru-baru ini.
"Sudah tidak relevan menurut saya, karena sampai 2024 kita punya waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu 2024," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati melalui telekonferensi, hari ini.
Pemerintah, penyelenggara, dan anggota DPR bisa mengatur skema pemilu mulai dari sekarang. Penyiapan skema terburuk diyakini lebih baik ketimbang menunda pemulu dengan alasan pandemi.
"Banyak hal yang bisa kita persiapkan menghadapi pemilu 2024 yang kita belum tahu apakah nanti situasi pandeminya seperti apa," ujar Khoirunnisa.
Menunda pemilu diyakini bukan solusi. Pandemi bisa saja makin buruk meski pemilu dimundurkan beberapa kali.
Baca juga: DPD RI Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait juga diminta tidak khawatir kekurangan waktu. Pengaturan skema pemilu di tengah pandemi diyakini masih cukup waktu saat ini.
"Waktunya cukup, tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari H, artinya akan dimulai di bulan Juni tahun ini, kita punya cukup banyak waktu untuk mempersiapkan pemilu di masa pandemi," tutur Khoirunnisa.
Lebih lanjut, Perludem menilai pemilu tidak bisa ditunda hanya karena pandemi. Beberapa negara tidak mengalami kendala dalam pemilu di tengah pandemi.
Pemilihan pemimpin baru bisa ditunda jika masuk tingkat lokal. Penundaan pemilihan di tingkat nasional tidak dilakukan oleh negara lain.
"Dari jenis pemilu yang ditunda ketika pandemi sebagian besar adalah sebagian besar adalah pemilu lokalnya, bukan nasionalnya," tutur Khoirunnisa. (OL-4)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved