Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PERKUMPULAN Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai alasan pandemi covid-19 tidak bisa dibenarkan untuk menunda pemilihan umum (pemilu). Pandemi covid-19 di Indonesia bukan terjadi baru-baru ini.
"Sudah tidak relevan menurut saya, karena sampai 2024 kita punya waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu 2024," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati melalui telekonferensi, hari ini.
Pemerintah, penyelenggara, dan anggota DPR bisa mengatur skema pemilu mulai dari sekarang. Penyiapan skema terburuk diyakini lebih baik ketimbang menunda pemulu dengan alasan pandemi.
"Banyak hal yang bisa kita persiapkan menghadapi pemilu 2024 yang kita belum tahu apakah nanti situasi pandeminya seperti apa," ujar Khoirunnisa.
Menunda pemilu diyakini bukan solusi. Pandemi bisa saja makin buruk meski pemilu dimundurkan beberapa kali.
Baca juga: DPD RI Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait juga diminta tidak khawatir kekurangan waktu. Pengaturan skema pemilu di tengah pandemi diyakini masih cukup waktu saat ini.
"Waktunya cukup, tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari H, artinya akan dimulai di bulan Juni tahun ini, kita punya cukup banyak waktu untuk mempersiapkan pemilu di masa pandemi," tutur Khoirunnisa.
Lebih lanjut, Perludem menilai pemilu tidak bisa ditunda hanya karena pandemi. Beberapa negara tidak mengalami kendala dalam pemilu di tengah pandemi.
Pemilihan pemimpin baru bisa ditunda jika masuk tingkat lokal. Penundaan pemilihan di tingkat nasional tidak dilakukan oleh negara lain.
"Dari jenis pemilu yang ditunda ketika pandemi sebagian besar adalah sebagian besar adalah pemilu lokalnya, bukan nasionalnya," tutur Khoirunnisa. (OL-4)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved