Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PERKUMPULAN Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai alasan pandemi covid-19 tidak bisa dibenarkan untuk menunda pemilihan umum (pemilu). Pandemi covid-19 di Indonesia bukan terjadi baru-baru ini.
"Sudah tidak relevan menurut saya, karena sampai 2024 kita punya waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu 2024," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati melalui telekonferensi, hari ini.
Pemerintah, penyelenggara, dan anggota DPR bisa mengatur skema pemilu mulai dari sekarang. Penyiapan skema terburuk diyakini lebih baik ketimbang menunda pemulu dengan alasan pandemi.
"Banyak hal yang bisa kita persiapkan menghadapi pemilu 2024 yang kita belum tahu apakah nanti situasi pandeminya seperti apa," ujar Khoirunnisa.
Menunda pemilu diyakini bukan solusi. Pandemi bisa saja makin buruk meski pemilu dimundurkan beberapa kali.
Baca juga: DPD RI Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait juga diminta tidak khawatir kekurangan waktu. Pengaturan skema pemilu di tengah pandemi diyakini masih cukup waktu saat ini.
"Waktunya cukup, tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari H, artinya akan dimulai di bulan Juni tahun ini, kita punya cukup banyak waktu untuk mempersiapkan pemilu di masa pandemi," tutur Khoirunnisa.
Lebih lanjut, Perludem menilai pemilu tidak bisa ditunda hanya karena pandemi. Beberapa negara tidak mengalami kendala dalam pemilu di tengah pandemi.
Pemilihan pemimpin baru bisa ditunda jika masuk tingkat lokal. Penundaan pemilihan di tingkat nasional tidak dilakukan oleh negara lain.
"Dari jenis pemilu yang ditunda ketika pandemi sebagian besar adalah sebagian besar adalah pemilu lokalnya, bukan nasionalnya," tutur Khoirunnisa. (OL-4)
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved