Jumat 04 Maret 2022, 13:34 WIB

JK: Penundaan Pemilu 2024 Bakal Munculkan Konflik

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
JK: Penundaan Pemilu 2024 Bakal Munculkan Konflik

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla

 

WAKIL Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengingatkan kepada elite politik dan masyarakat Indonesia untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilihan Umum 2024. Upaya menunda pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan melanggar konstitusi.

“Memperpanjang itu tidak sesuai dengan konstitusi. Kecuali kalau konstitusinya diubah,” tegas Kalla dalam keterangan persnya, hari ini.

Menurut JK, sebaiknya masyarakat Indonesia dan juga elite politik taat pada konstitusi yang sudah disepakati saat ini. Dirinya khawatir pelanggaran terhadap konstitusi berpotensi menimbulkan di dalam masyarakat.

“Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja,” tegas politisi senior berlambang pohon beringin itu lagi.

JK juga mengemukakan, jika konstitusi sudah mengamanatkan pemilihan umum digelar lima tahun sekali. JK khawatir, jangan sampai wacana penundaan Pemilu berujung masalah sebab adanya pihak yang ingin mengedepankan kepentingan sendiri.

Baca juga:

“Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, ide penundaan Pemilu 2024 muncul tidak lama setelah pengumuman jadwal Pemilu 2024 oleh KPU RI. Usulan menunda pemilu dari kalangan politisi pertama kali muncul dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Usulan itu kemudian disusul Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. Pemerintah pun melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga pernah menggelindingkan isu tersebut ke publik dengan alasan atas permintaan pengusaha. (OL-4)

Baca Juga

MI/ANDRI WIDIYANTO

Soal Kasus Brigadir J: Sikap Presiden Masih Sama, Ungkap Secara Transparan

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 08 Agustus 2022, 13:11 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa sikap Presiden Joko Widodo atas kasus Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat tetap...
MI

KPU: Pencatutan Identitas Urusan Individual

👤Yakub Pryatama W 🕔Senin 08 Agustus 2022, 12:25 WIB
"Persoalan pencatutan NIK itu urusan individual. Kami fungsinya administratif. Kami menerima dokumen parpol yang juga ada pernyataan...
Dok MI

Kuasa Hukum Bharada E: Proyektil Hanya Alibi Supaya Terkesan ada Baku Tembak

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Senin 08 Agustus 2022, 11:48 WIB
Menurut keterangan yang ia dapat dari kliennya di TKP tidak ada baku tembak saat insiden...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya