Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan institusinya belum menerima Surat Presiden (Surpres) dan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dari pemerintah.
"Saya dapat info (Surpres dan DIM RUU TPKS) belum masuk karena masih ada yang dikoreksi (dari pemerintah). Tadinya pemerintah mau kirim namun mungkin masih belum sempurna maka disempurnakan dahulu," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia berharap pemerintah dalam waktu tidak lama akan menyampaikan Surpres-DIM RUU TPKS ke DPR dan segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurut dia, DPR hanya menunggu Surpres dan DIM RUU TPKS dari pemerintah, namun dalam beberapa hari lagi institusinya akan memasuki masa reses.
"Sebenarnya kami sudah memperhitungkan tanggal, karena sebentar lagi DPR melaksanakan reses. Karena itu kalau pemerintah perlu menyempurnakan (RUU TPKS) ya sempurnakan saja dulu sebelum reses," ujarnya.
Baca juga: DPR akan Panggil Pemerintah terkait Desa Wadas
Sebelumnya, Tim Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) telah merumuskan 623 Daftar Inventarisir Masalah (DIM).
"Banyak substansi baru dalam DIM. Tentunya DIM pemerintah ini masih butuh banyak masukan dari koalisi masyarakat sipil dan akademisi," kata Ketua Tim Gugus Tugas RUU TPKS Eddy O.S Hiariej dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (4//2).
Tim Gugus Tugas diketahui sudah melakukan konsinyering RUU TPKS bersama kementerian dan lembaga terkait pada 31 Januari-2 Februari 2022 secara "hybrid".
Eddy yang juga Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut mengatakan substansi DIM RUU TPKS pemerintah mencakup soal hukum acara pidana hingga penanganan dan rehabilitasi korban.
"Unggulan DIM RUU TPKS ada pada hukum acara yang sangat progresif dan 'advanced' sebab sebelumnya dari ribuan kasus yang ditangani kepolisian dan kejaksaan, penyelesaiannya hanya kurang dari 5 persen. Berarti ada masalah pada hukum acaranya, ini yang diperbaiki," kata Eddy.(Ant/OL-4)
Komnas Perempuan merekomendasikan agar DPR dan pemerintah ke depannya memastikan aturan pengaturan perkosaan dan pemaksaan aborsi yang komprehensif dalam RKUHP.
Menurut Komnas Perempuan, bab khusus di dalam RUU TPKS penting untuk memperkuat hak korban. Apalagi, kasus kekerasan seksual di Tanah Air masih tinggi.
JARINGAN Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) secara khusus menyampaikan masukan atas RUU Tindakan Pidana Kekerasan Seksual kepada Baleg DPR RI.
Trauma dan stigma malu yang dialami korban seringkali membuat korban kekerasan seksual mengurungkan niatnya untuk mencari keadilan.
KOMISI Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengapresiasi penyempurnaan draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Yang menjadikannya lebih gawat, kata Andy, penanganan untuk kasus kekerasan seksual secara khusus masih terbatas dan sangat rapuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved