PENOLAKAN terhadap pemindahan Ibu Kita Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dari sejumlah pihak dalam bentuk petisi maupun gugatan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Pemindahan IKN bukan gagasan simsalabim, tapi sudah melalui kajian yang mendalam. Pun berangkat dari sejarah bangsa. Pemimpin sebelumnya juga sudah mewacanakan hal tersebut," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Jokowi, Monisyah, dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (10/2).
Menurutnya, mereka yang menolak kehadiran IKN di Kaltim adalah kelompok yang tidak bisa melihat rencana tersebut sebagai bagian dari strategi menyeimbangkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
"Dengan adanya IKN di luar Jawa, tentu banyak hal akan semakin terbenahi. Selain itu, tidak bisa dipungkiri akan terjadi pemerataan pembangunan dan ekonomi di Indonesia," jelas Monisyah.
Baca juga: Muncul Petisi Tolak IKN, Pakar UI: Wajar Dalam Demokrasi
Dia menjelaskan, bentang Nusantara yang mencapai 5.200 kilometer panjangnya dari Sabang sampai Merauke, idealnya Ibu Kota berada di tengah.
"Dengan Ibu Kota berada ditengah, maka akselerasi pembangunan akan tercipta. Demikian juga pengawasan dan koordinasi akan lebih mudah dilakukan," tuturnya.
Menurutnya, selama ini melambatnya pembangunan di luar Pulau Jawa begitu kentara. Bahkan, kerap diistilahkan dengan 'Jawa Sentris'.
"Presiden Jokowi ingin seluruh daerah terbangun dan maju bersama. Pemindahan IKN ini akan membuat semuanya terwujud," tukasnya.
Dengan memindahkan IKN ke Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, yang secara geografis berada di sentral negara ini, lanjut Monisyah, maka diharapkan dapat mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang saat ini masih perlu lebih digiatkan, terutama di Indonesia bagian timur.
"Membangun IKN adalah upaya menuju Indonesia Emas seperti yang selama ini diidam-idamkan. Karena itu, semua pihak harus mendukung," tegas Monisyah.
Kendati muncuk sikap pro-kontra, menuut Monisyah, hal tersebut sah-sah saja.
Tidak apa, itu bagian dari demokrasi di negara ini. Namun, secara prinsip diharapkan semua pihak mendukung kebijakan pemerintah pusat. Kritik boleh-boleh saja, namun harus konstruktif dan bisa memberi solusi," pungkasnya. (RO/OL-09)
