Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH partai yang ada duduk di parlemen berpandangan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memperpendek masa kampanye Pemilu 2024. Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menyebut masa kampanye Pemilu 2024 perlu dilakukan secara efisien dan seefektif mungkin.
"Kalau bisa diperpendek kenapa harus diperpanjang. Menurut saya tidak tepat kalau sosialisasi hanya bisa dilakukan saat masa kampanye," ungkap Guspardi saat dihubungi oleh Media Indonesia di Jakarta, Sabtu (5/2).
Menurut Guspardi, semua partai baik partai lama maupun partai yang baru terbentuk memiliki kesempatan yang sama dalam mensosialisasikan keberadaan partainya di tengah masyarakat. Proses sosialisasi tersebut dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu 2024. Tahapan kamapanye hanyalah bentuk formal dari pengaturan masa kampanye yang dilakukan oleh KPU.
"Baik partai lama dan baru sama saja, sudah melakukan sosialisasi jauh hari sebelum mendaftar ke KPU. Kalau bicara partai baru, saat mereka melakukan deklarasi dan membentuk kepengurusan itu kan sudah bentuk sosialisasi," tuturnya.
Masa kampanye yang terlalu panjang disebut Guspardi berisiko menimbulkan peningkatan angka covid-19. Kampanye berisiko menimbulkan kerumunan yang justru akan mendiskreditkan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah mengenai pelaksanaan pemilu.
"Jangan masa tahapan pemilu timbulkan klaster baru sehingga masyakrat jadi marah, jadi mengkritisi pemilu," tuturnya.
Mengenai banyaknya jumlah hari kampanye yang perlu diatur oleh KPU, Guspardi mengusulkan masa kampanye sebaiknya tidak lebih dari 60 hari. Namun jika terlalu singkat, sebaiknya KPU mengikuti usulan pemerintah yang mengusulkan masa kampanye sebanyak 90 hari.
Senada, pada kesempatan terpisah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi berpandangan hiruk pikuk pelaksanaan kampanye perlu dikurangi dalam pemlu 2024 mendatang. Esensi kampanye yakni sosialisasi sebetulnya rutin dilakukan oleh partai politik (parpol) sepanjang 5 tahun.
Baca juga : Pengaturan Masa Kampanye Harus Jamin Kompetisi yang Adil dan Setara
"Kampanye sekarang tidak seperti dulu. Tidak harus hura-hura. Kampanye bisa dilakukan terus sepanjang 5 tahun dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat," ungkap politikus yang akrab disapa Awiek tersebut.
Terkait kampanye yang baru dilakukan setelah parpol mendapatkan nomor urut peserta pemilu 2024 oleh KPU, Awiek menuturkan sebetulnya kampanye nomor urut partai tidak terlalu signifikan untuk mendongkrak perolehan suara. Suara partai bisa terdongkrak apabila partai rutin mengkampanyekan program dan visi mereka sejak dini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan di parlemen.
"Perolehan suaranya tidak tergantung nomor urut. Misalkan dari PPP dari nomor urut macam-macam ya tetep saja masuk ke parlemen. Jadi sebenarnya nomor urut hanya urutan biasa, yang terpenting ialah bagaimana mengkampanyekan kepada masyarakat sejak dini," ungkapnya.
Sebelumnya, Komsioner KPU Pramono Ubaid menjelaskan usulan masa kampanye Pemilu 2024 dilakukan selama 120 hari. Salah satunya, untuk memberikan kesempatan bagi partai politik baru menjadi peserta dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut.
Menurut Pramono, peserta pemilu, baik calon maupun partai politik yang baru, dalam kontestasi politik nasional tersebut memerlukan masa kampanye yang lebih panjang.
"Otomatis karena harus memulai dari nol, dia harus memperkenalkan diri dulu, memperkenalkan nomor barunya, baru kemudian menawarkan visi misi program, baru mengajak pemilih untuk mencoblos dirinya," kata Pramono dalam diskusi daring, Jumat kemarin.
Sebaliknya, bagi partai lama dan kandidat yang lama, diakui Pramono, memang mereka tidak lagi memerlukan proses dari nol. Mengingat tingkat popularitasnya yang sudah diketahui publik.
"Maka dia sebenarnya perlu masa kampanye lebih pendek. Karena dia sudah menjabat 5 tahun yang otomatis dia sudah dikenal oleh publik di daerahnya. Soal suka atau tidak itukan urusan belakangan, tapi yang pasti dia udah dikenal," katanya. (OL-7)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
inDrive berupaya menjawab tantangan lonjakan permintaan penumpang di Bandung yang belum sepenuhnya diimbangi ketersediaan armada,
Kampanye #PlayMyWay dilakukan sepanjang 2025 dengan berbagai aktivitas yang merangkul berbagai pihak untuk menghadirkan pengalaman autentik.
Revisi UU Pemilu, pergeseran fokus dari sanksi pidana ke sanksi administratif yang dinilai lebih memberikan efek jera kepada peserta pemilu.
Kampanye di era digital menuntut kreativitas, komunikasi yang lebih terbuka, serta kemampuan membaca karakter pemilih.
BLP Beauty, merek kecantikan lokal yang didirikan oleh Lizzie Parra, bekerja sama dengan Du Anyam, sebuah kewirausahaan sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan
WARGA Jakarta dikejutkan oleh pemandangan tidak biasa pada Jumat, (18/7). Tiga unit mobil sport supercar dengan desain visual mencolok, bersama tiga truk LED bergaya futuristik,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved