Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menilai perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Singapura terkait ekstradisi dan pertahanan penataan ruang udara (Flight Information Region/FIR) perlu dilihat secara terpisah.
Perjanjian ekstradisi yang menguntungkan pemerintah hanyalah salah satu poin dalam keseluruhan perjanjian RI-Singapura sehingga diperlukan pendalam poin-poin perjanjian secara keseluruhan.
"Kita harus memahami bahwa ekstradisi hanyalah satu poin dari berbagai pokok perjanjian lainnya, seperti pertahanan dan manajemen ruang udara (airspace management), sehingga kita perlu mendalami betul poin-poin lain yang menjadi pokok dari perjanjian RI-Singapura," ungkap Nurul di Jakarta, Kamis (3/2).
Baca juga : Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Butuh Ratifikasi Sebelum Berlaku, Begini Prosesnya
Pada prinsipnya, Nurul menjelaskan bahawa partainya mendukung penuh perjanjian RI-Singapura terkait ekstradisi. Ekstradisi merupakan upaya pemerintah menangani kejahatan di dalam negeri.
Dengan ekstradisi pemerintah tetap bisa melakukan upaya hukum terhadap para pelaku kejahatan yang bersembunyi di luar wilayah kedaulatan NKRI.
"Tentu kita mendukung penuh adanya ekstradisi antara RI-Singapura sebagai bentuk upaya penanganan kejahatan di dalam negeri. Mengingat banyaknya tersangka ataupun pelaku kejahatan Indonesia yang melarikan diri ke Singapura, dan Indonesia tidak dapat melakukan apa-apa," ungkapnya.
Namun dirinya menegaskan bahwa poin-poin perjanjian RI-Singapura saling mengikat satu sama lain. Oleh karena itu penting bagi DPR untuk melihat secara meyeluruh potens-potensi keuntungan yang bisa didapatkan Indonesia dari perjanjian ekstradisi dan FIR dengan pihak Singapura.
"Kita harus mengukur, apakah perjanjian pertahanan dan pokok perjanjian lainnya sepadan dengan keuntungan yang Indonesia dapat dengan memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura," tuturnya. (Uta/OL-09)
Presiden Prabowo Subianto menyebut Partai Gerindra dan PDIP merupakan kakak-adik.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, menilai bahwa usulan Partai NasDem terkait penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur layak untuk dipertimbangkan
SEKRETARIS Pengurus Daerah Kosgoro 1957 Kalimantan Barat Eko Syahputra Siregar mendukung Menteri UMKM RI Maman Abdurahman untuk terpilih kembali sebagai Ketua DPD Golkar Kalbar 2025-2030.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Serge merupakan arga negara Prancis yang sebelumnya dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agung RI dalam kasus produksi psikotropika (ekstasi) di Tangerang pada 2005.
Penyidik sudah tiga kali memanggil Riza Chalid untuk diperiksa dalam perkara ini, namun tidak dipenuhi.
PERSIDANGAN ekstradisi buron dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP-E, Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po, belum menghasilkan putusan.
Jika mengacu pada jadwal persidangan, Supratman memperkirakan m pada 25 Juni seharusnya sudah keluar hasil putusan sidang.
Penolakan otoritas Singapura terhadap pengajuan penangguhan Paulus Tannos, harus dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk segera mempercepat proses ekstradisi.
KEMENTERIAN Hukum menyatakan proses ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin masih terus berproses.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved