Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum DPP Satkar Ulama Indonesia, Ir HM Idris Laena MH mengajak ulama dan ummat bertanggung jawab kepada hak politiknya untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Penyaluran aspirasi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada sistem demokrasi di Indonesia.
"Sebagai warga negara yang patuh dan sebagai ummat yang taat kepada Umara memang diberikan kebebasan menyampaikan pendapat secara bebas. Akan tetapi, kita ada di Negara Republik Indonesia yang demokrasinya diatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta produk Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku. Maka kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita harus taat pada aturan tersebut," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini kepada wartawan di acara Silaturahmi Satkar Ulama dengan ulama, habaib, santri serta umat di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (30/1).
Kekeliruan memahami kebebasan berpendapat, jelas Idris, hanya akan menimbulkan kegaduhan karena seperti adanya ulama yang diproses hukum karena melanggar hukum karena dianggap melakukan ujaran kebencian dan lain-lain. "Kekeliruan memahami kebebasan bependapat yang disalurkan tidak sesuai dengan mekanisme dalam sistem demokrasi di Indonesia, hanya akan menimbulkan kegaduhan saja dan tujuan yang diperjuangkan justru tidak tercapai," ungkap Idris.
Atas dasar itu, Satkar Ulama, ungkap Idris membuka diri kepada para ulama, habaib, santri, dan umat Islam yang ingin berjuang karena ridlo Allah agar bergabung dalam wadah Satkar Ulama sebagai tempat ukhuwah Islamiyah, Watoniyah (berbangsa) dan ukhuwah Insaniyah (sesama manusia) sesuai mekanisme yang berlaku dalam sistem demokrasi Indonesia.
"Satkar Ulama itu berafiliasi dengan Partai Golkar karena yang mendirikan adalah Golkar. Sebagai partai yang perolehan kursinya nomor dua terbanyak di parlemen, Insha Allah Partai Golkar akan selalu siap berjuang demi kepentingan ummat. Komitmen Partai Golkar sudah sangat teruji untuk itu," tegas Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri ini.
Lebih Lanjut Idris menyebutkan jika aspirasi ummat yang diterimanya meneguhkan sikap ingin berjuang bersama-sama Golkar agar pada Pemilu 2024 mendatang bisa memenangkan Pemilu Legislatif dan mengantarkan Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden (Capres) 2024. "Mereka (ummat) meyakini Partai Golkar sangat akomodatif memperjuangkan aspirasi mereka. Jadi alangkah mudahnya memperjuangkan kepentingan ummat di Indonesia," ucap Wakil Rakyat Dapil Riau II ini. (RO/OL-15)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved