Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KETUA Umum DPP Satkar Ulama Indonesia, Ir HM Idris Laena MH mengajak ulama dan ummat bertanggung jawab kepada hak politiknya untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Penyaluran aspirasi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada sistem demokrasi di Indonesia.
"Sebagai warga negara yang patuh dan sebagai ummat yang taat kepada Umara memang diberikan kebebasan menyampaikan pendapat secara bebas. Akan tetapi, kita ada di Negara Republik Indonesia yang demokrasinya diatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta produk Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku. Maka kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita harus taat pada aturan tersebut," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini kepada wartawan di acara Silaturahmi Satkar Ulama dengan ulama, habaib, santri serta umat di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (30/1).
Kekeliruan memahami kebebasan berpendapat, jelas Idris, hanya akan menimbulkan kegaduhan karena seperti adanya ulama yang diproses hukum karena melanggar hukum karena dianggap melakukan ujaran kebencian dan lain-lain. "Kekeliruan memahami kebebasan bependapat yang disalurkan tidak sesuai dengan mekanisme dalam sistem demokrasi di Indonesia, hanya akan menimbulkan kegaduhan saja dan tujuan yang diperjuangkan justru tidak tercapai," ungkap Idris.
Atas dasar itu, Satkar Ulama, ungkap Idris membuka diri kepada para ulama, habaib, santri, dan umat Islam yang ingin berjuang karena ridlo Allah agar bergabung dalam wadah Satkar Ulama sebagai tempat ukhuwah Islamiyah, Watoniyah (berbangsa) dan ukhuwah Insaniyah (sesama manusia) sesuai mekanisme yang berlaku dalam sistem demokrasi Indonesia.
"Satkar Ulama itu berafiliasi dengan Partai Golkar karena yang mendirikan adalah Golkar. Sebagai partai yang perolehan kursinya nomor dua terbanyak di parlemen, Insha Allah Partai Golkar akan selalu siap berjuang demi kepentingan ummat. Komitmen Partai Golkar sudah sangat teruji untuk itu," tegas Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri ini.
Lebih Lanjut Idris menyebutkan jika aspirasi ummat yang diterimanya meneguhkan sikap ingin berjuang bersama-sama Golkar agar pada Pemilu 2024 mendatang bisa memenangkan Pemilu Legislatif dan mengantarkan Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden (Capres) 2024. "Mereka (ummat) meyakini Partai Golkar sangat akomodatif memperjuangkan aspirasi mereka. Jadi alangkah mudahnya memperjuangkan kepentingan ummat di Indonesia," ucap Wakil Rakyat Dapil Riau II ini. (RO/OL-15)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved