Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Indonesia membutuhkan Islam yang moderat atau tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menjadi moderat, ditegaskannya, bukan pendirian yang lemah namun justru sikap yang unggul.
"Menjadi moderat justru bukan lah sikap yang lemah, abu-abu, tidak jelas, atau mencari aman. Sama sekali tidak betul itu. Sikap moderat adalah sikap unggul dan superior untuk mencari titik temu, juru damai untuk menghindari pertengkaran," kata Zulhas menyampaikan pidato kebudayaan bertajuk Indonesia Butuh Islam Tengah digelar di Jakarta, Sabtu (29/1).
Baca juga: Zulhas Ajak Tokoh Politik Hindari dan Tinggalkan Ideologi Transnasional Islam
Zulhas berpendapat lahirnya Indonesia juga buah dari perjuangan tokoh-tokoh Islam yang memiliki wawasan ketengahan dan moderat. Wajah Islam seperti ini lah yang menurutnya sampai sekarang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan.
"Semestinya pemikiran mengenai Islam moderat, Islam wasathiyah, atau yang saya sebut Islam tengah ini pula lah yang saat ini menjadi pijakan kita dalam berbangsa bernegara," ucapnya.
Islam tengah, jelas Zulhas, merupakan perwujudan Islam yang mengedepankan moderasi. Dalam bahasa Arab dikenal dengan kata wasathiyah dan memiliki padanan makna dengan tawassuth (tengah-tengah), itidal (adil), tawazun (keseimbangan).
Menurutnya, wasathiyah juga dapat diartikan sebagai pilihan terbaik, sikap superior atau unggul yang mengerti batas-batas toleransi semua pihak dan sanggup mengayomi semua golongan.
"Inilah Islam yang mengedepankan prinsip rahmatan lil alamin, menjadi berkah bagi sekalian alam," ujarnya.
Dalam pidatonya, Zulhas menyoroti kecenderungan sebagian kalangan yang kembali mencoba membentur-benturkan negara dengan agama serta mempersoalkan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Ia menegaskan polarisasi politik dan agama tidak boleh mengarah pada upaya-upaya mengganti format bernegara. Menurutnya, bangunan konsep bernegara Indonesia sudah final.
"Indonesia adalah negara yang beragama dan menghormati keberagaman. Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita bersepakat menjadi tunggal ika yang satu yaitu Indonesia," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. (Dhk/OL-09)
PDI Perjuangan berkomitmen pada peningkatan kinerja DPRD dalam mengawal lahirnya kebijakan pembangunan
Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menilai pembentukan panitia khusus (pansus) evaluasi pelaksanaan haji tidak diperlukan
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan bahwa rakyat jangan jadi penonton pembangunan. Karena tujuan pembangunan adalah memajukan dan menyejahterakan rakyat.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR berupaya untuk mewakili kepentingan rakyat dan bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani yang menyebut kemungkinan yang terjadi jika Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno tidak menjadi cawapres dari capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Waketum DPP Golkar Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan ambisi politik sempit dan jangka pendek, harus dijauhkan sebagai kebiasaan.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal wacana mengenai pilpres 2029 yang mana Presiden Prabowo Subianto dipasangkan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong optimalisasi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjangkau kelompok rentan.
Pemerintah mencatat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin meluas cakupannya dengan jumlah penerima manfaat yang kini telah menembus angka 60 juta orang
Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
Stok beras dinyatakan aman menjelang Tahun Baru bahkan sampai Lebaran
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dapat meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved