Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) sudah lama berada di zona nyaman dan terbelenggu oleh budaya feodal sehingga kurang produktif. Pada Musyawarah Nasional (Munas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-IX, presiden mengingatkan agar korpri mampu mengajak dan mendorong seluruh ASN, memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
"Harus memiliki jiwa melayani masyarakat, bukan justru minta dilayani oleh masyarakat. Hal ini terlihat klise, tapi sangat penting dan mendasar karena sudah sangat lama ASN berada pada zona nyaman," ucap Jokowi saat memberikan pidato dalam Munas Korpri, Jumat (28/1).
Sebagai garda terdepan reformasi birokrasi, ujar Jokowi, Korpri dituntut adaptif, menjawab perubahan, melahirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa, serta mengubah kerumitan birokrasi menjadi kerja yang cepat dan efisien. Musyawarah nasional Korpri ke-IX, menurutnya yang menjadi momentum mendorong akselerasi transformasi Korpri menjadi korps profesi pegawai aparatur sipil negara yang modern dan profesional.
Jokowi mengatakan Korpri berhadapan dengan perubahan dunia yang sangat cepat yakni teknologi yang menimbulkan disrupsi. Karena itu, ekspektasi masyarakat semakin tinggi. Budaya kerja ASN, tegas Jokowi, harus berubah total.
Baca juga: Mendagri Ingatkan Gubernur Tidak Memperlambat Rancangan APBD
"ASN Indonesia harus keluar dari zona nyaman menjadi modern dan profesional," tegasnya.
Ia mengingatkan agar sumber daya dan kewenangan yang diberikan negara kepada ASN, harus mampu digunakan secara akuntabel. Selain itu, otoritas yang diberikan pada ASN harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Birokrasi, ujar Jokowi, bukan hanya harus hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi kehadirannya berdampak nyata bagi masyarakat.
"Itu yang penting, memberikan solusi pada persoalan-persoalan masyarakat, sehingga melindungi, mengayomi, dan memenuhi hak-hak masyarakat," ucapnya.
Pada era disrupsi, prediden berharap seluruh anggota Korpri mau dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Dengan kemajuan teknologi, ujar Jokowi, tidak ada lagi toleransi bagi layanan yang rumit dan lama.
" Jangan terpaku pada cara-cara lama. Segera terapkan cara-cara baru. Manfaatkan teknologi, terapkan elektronik-government. Teknologi telah memungkinkan pelayanan dilakukan lebih cepat dan lebih akurat," tuturnya.
Jokowi menegaskan perubahan yang paling penting adalah perubahan nilai, perubahan budaya kerja. Sehingga perubahan birokasi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Terakhir, Ia juga menginginkan Korpri terus menjadi simpul penting persatuan dan kesatuan bangsa.
"Saya yakin dengan reformasi birokrasi yang konsisten, ASN akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air," tukasnya. (OL-4)
CPNS di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN mengikuti Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
ANGGOTA Ombudsman Robert Na Endi Jaweng meminta laporan masalah dalam seleksi CPNS dapat ditangani oleh inspektorat atau pengawas internal instansi terkait.
KETUA Ombudsman Mohammad Najih mengungkapkan pihaknya menerima laporan terkait sederet masalah dalam seleksi CPNS 2024-2025.
Ketentuan pas foto CPNS 2025: ukuran, latar, pakaian, dan tips agar foto Anda sesuai standar. Pelajari cara membuat pas foto CPNS yang benar!
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Banyak ASN yang masih bingung mengenai "cara install" dan "daftar".
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Fitur ini wajib diaktifkan agar ASN dapat mengakses layanan vital seperti e-Kinerja, MyASN, hingga pengurusan kenaikan pangkat.
PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) , PPPK dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta,Jawa Barat, mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji Januari 2026 dan Desember 2025
Menpan-Rebiro Rini Widyantini mengatakan Apartur Sipil Negara (ASN) mencangkup PNS maupun PPPK dapat bekerja dari mana saja atau work from anywhere saat libur Natal dan tahun baru 2025/2026
Langsung Terima JHT BPJS Ketenagakerjaan Rp10 Juta/Orang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved