Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) sudah lama berada di zona nyaman dan terbelenggu oleh budaya feodal sehingga kurang produktif. Pada Musyawarah Nasional (Munas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-IX, presiden mengingatkan agar korpri mampu mengajak dan mendorong seluruh ASN, memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
"Harus memiliki jiwa melayani masyarakat, bukan justru minta dilayani oleh masyarakat. Hal ini terlihat klise, tapi sangat penting dan mendasar karena sudah sangat lama ASN berada pada zona nyaman," ucap Jokowi saat memberikan pidato dalam Munas Korpri, Jumat (28/1).
Sebagai garda terdepan reformasi birokrasi, ujar Jokowi, Korpri dituntut adaptif, menjawab perubahan, melahirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa, serta mengubah kerumitan birokrasi menjadi kerja yang cepat dan efisien. Musyawarah nasional Korpri ke-IX, menurutnya yang menjadi momentum mendorong akselerasi transformasi Korpri menjadi korps profesi pegawai aparatur sipil negara yang modern dan profesional.
Jokowi mengatakan Korpri berhadapan dengan perubahan dunia yang sangat cepat yakni teknologi yang menimbulkan disrupsi. Karena itu, ekspektasi masyarakat semakin tinggi. Budaya kerja ASN, tegas Jokowi, harus berubah total.
Baca juga: Mendagri Ingatkan Gubernur Tidak Memperlambat Rancangan APBD
"ASN Indonesia harus keluar dari zona nyaman menjadi modern dan profesional," tegasnya.
Ia mengingatkan agar sumber daya dan kewenangan yang diberikan negara kepada ASN, harus mampu digunakan secara akuntabel. Selain itu, otoritas yang diberikan pada ASN harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Birokrasi, ujar Jokowi, bukan hanya harus hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi kehadirannya berdampak nyata bagi masyarakat.
"Itu yang penting, memberikan solusi pada persoalan-persoalan masyarakat, sehingga melindungi, mengayomi, dan memenuhi hak-hak masyarakat," ucapnya.
Pada era disrupsi, prediden berharap seluruh anggota Korpri mau dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Dengan kemajuan teknologi, ujar Jokowi, tidak ada lagi toleransi bagi layanan yang rumit dan lama.
" Jangan terpaku pada cara-cara lama. Segera terapkan cara-cara baru. Manfaatkan teknologi, terapkan elektronik-government. Teknologi telah memungkinkan pelayanan dilakukan lebih cepat dan lebih akurat," tuturnya.
Jokowi menegaskan perubahan yang paling penting adalah perubahan nilai, perubahan budaya kerja. Sehingga perubahan birokasi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Terakhir, Ia juga menginginkan Korpri terus menjadi simpul penting persatuan dan kesatuan bangsa.
"Saya yakin dengan reformasi birokrasi yang konsisten, ASN akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air," tukasnya. (OL-4)
Pendaftaran CPNS 2026 diprediksi akan kembali memprioritaskan fresh graduate untuk mendorong regenerasi birokrasi dan transformasi digital nasional.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, telah mengeluarkan surat nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026.
Panduan resmi seleksi CPNS 2026. Pelajari syarat dokumen, alur pendaftaran portal SSCASN, hingga strategi jitu melampaui passing grade SKD
Panduan lengkap cara login SSCASN PPPK 2026. Solusi gagal masuk akun, lupa password, hingga tips akses portal BKN saat trafik tinggi.
Panduan lengkap pendaftaran SSCASN 2026. Simak syarat dokumen, jadwal seleksi CPNS & PPPK, hingga solusi gagal login di portal resmi BKN.
CPNS di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN mengikuti Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dr. Piprim Basarah Yanuarso diberhentikan dari PNS karena pelanggaran disiplin.
Kemenkes menyatakan pemberhentian dr Piprim Basarah sebagai PNS karena pelanggaran disiplin 28 hari mangkir, bukan terkait kritik terhadap kebijakan restrukturisasi kolegium.
Banyak ASN yang masih bingung mengenai "cara install" dan "daftar".
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved