Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) sudah lama berada di zona nyaman dan terbelenggu oleh budaya feodal sehingga kurang produktif. Pada Musyawarah Nasional (Munas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-IX, presiden mengingatkan agar korpri mampu mengajak dan mendorong seluruh ASN, memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
"Harus memiliki jiwa melayani masyarakat, bukan justru minta dilayani oleh masyarakat. Hal ini terlihat klise, tapi sangat penting dan mendasar karena sudah sangat lama ASN berada pada zona nyaman," ucap Jokowi saat memberikan pidato dalam Munas Korpri, Jumat (28/1).
Sebagai garda terdepan reformasi birokrasi, ujar Jokowi, Korpri dituntut adaptif, menjawab perubahan, melahirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa, serta mengubah kerumitan birokrasi menjadi kerja yang cepat dan efisien. Musyawarah nasional Korpri ke-IX, menurutnya yang menjadi momentum mendorong akselerasi transformasi Korpri menjadi korps profesi pegawai aparatur sipil negara yang modern dan profesional.
Jokowi mengatakan Korpri berhadapan dengan perubahan dunia yang sangat cepat yakni teknologi yang menimbulkan disrupsi. Karena itu, ekspektasi masyarakat semakin tinggi. Budaya kerja ASN, tegas Jokowi, harus berubah total.
Baca juga: Mendagri Ingatkan Gubernur Tidak Memperlambat Rancangan APBD
"ASN Indonesia harus keluar dari zona nyaman menjadi modern dan profesional," tegasnya.
Ia mengingatkan agar sumber daya dan kewenangan yang diberikan negara kepada ASN, harus mampu digunakan secara akuntabel. Selain itu, otoritas yang diberikan pada ASN harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Birokrasi, ujar Jokowi, bukan hanya harus hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi kehadirannya berdampak nyata bagi masyarakat.
"Itu yang penting, memberikan solusi pada persoalan-persoalan masyarakat, sehingga melindungi, mengayomi, dan memenuhi hak-hak masyarakat," ucapnya.
Pada era disrupsi, prediden berharap seluruh anggota Korpri mau dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Dengan kemajuan teknologi, ujar Jokowi, tidak ada lagi toleransi bagi layanan yang rumit dan lama.
" Jangan terpaku pada cara-cara lama. Segera terapkan cara-cara baru. Manfaatkan teknologi, terapkan elektronik-government. Teknologi telah memungkinkan pelayanan dilakukan lebih cepat dan lebih akurat," tuturnya.
Jokowi menegaskan perubahan yang paling penting adalah perubahan nilai, perubahan budaya kerja. Sehingga perubahan birokasi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Terakhir, Ia juga menginginkan Korpri terus menjadi simpul penting persatuan dan kesatuan bangsa.
"Saya yakin dengan reformasi birokrasi yang konsisten, ASN akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air," tukasnya. (OL-4)
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah akan mengumumkan keputusan percepatan pengangkatan CPNS dan CPPPK.
Merespons itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengeklaim bahwa sudah memiliki solusi terkait permasalahan tersebut.
PENGAMAT Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengemukakan tidak ada urgensi dari pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan CPNS 2024.
BKN membuka peluang untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang terlanjur mengundurkan diri atau resign agar kembali bekerja secara sementara di perusahaan lamanya.
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
KETUA Umum Koordinator Nasional Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) Indonesia Eka Wahyuni mengatakan bahwa permasalahan guru tidak kujung usai.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menjamin tak akan lagi ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2025.
Tito menekankan seharusnya setiap kepala daerah memiliki pemikiran ihwal strategi memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, daerah tersebut dapat berkembang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved