Pemerintah Dinilai Perlu Harmonisasikan Aturan Keamanan Laut

PEMERINTAH sudah saatnya melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang keamanan laut guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut.   Langkah tersebut perlu untuk mengatasi dampak ketidakefektifan yang terjadi lantaran kewenangan yang tumpang tindih.

"Sejumlah faktor kritis yang menjadi penyebab inefektivitas penegakan hukum di laut adalah adanya tumpang-tindih aturan atau tumpang-tindih kewenangan," kata analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Hukum Badan Keamanan Laut (Bakamla) Kolonel Bakamla Hudiansyah Is Nursal dalam seminar nasional bertajuk Peran Penegakan Hukum di Laut yang diselenggarakan  Mahasiswa Kelas J, program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UKI di  kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Rabu (12/1).

Baca juga: Bakamla dan 36 Negara Bahas Keamanan Laut

Hadiansyah mengatakan, akibat regulasi dan kewenangan yang tumpang-tindih, mengakibatkan sulitnya kesatuan komando, ambiguitas penanggung jawab, serta menjadi hambatan kerja sama internasional.

"Berakibat pada kekosongan patroli di satu wilayah dan penumpukan patroli di wilayah lain, kapal pelaku ekonomi diperiksa berkali-kali sehingga waktu di laut meningkat, dan ini berdampak pada biaya logistik," tuturnya.

Hudiansyah mengatakan bahwa organisasi kelautan internasional yang ingin mendukung dan membantu Indonesia akan merasa kebingungan, baik secara prosedur maupun ke mana organisasi tersebut dapat mengajukan kerja sama.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa isu kelautan memiliki sifat multisektor dan multidimensi. Begitu pula isu keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut sehingga keamanan dan penegakan hukum di laut perlu secara terpadu.

"Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menata kelola keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut agar terciptanya kepastian hukum, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran," ucap Hudiansyah.

Senada, Wakil Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Laut (Waasrena Kasal) Laksamana Pertama TNI Yayan Sofiyan mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan penguatan regulasi yang dapat membangun sinergisitas operasi penegakan hukum di laut. "Instansi lain juga memiliki tugas dalam penegakan hukum. Nah, ini disinergikan," kata Yayan.

Seminar yang diikuti  sekitar 1112 peserta via zoom dan offline itu dibuka  secara resmi oleh Rektor UKI Dr. Dhaniswara K. Harjono  SH.MH. MBA. Dalam  kata sambutannya, Dhaniswara mengatakan, seminar ini merupakan salah satu upaya kalangan akademik dalam urun ide terkait masalah maritim tanah air. "Semoga dari temu ilmiah ini lahir pemikiran dan ide bernas untuk kemajuan dunia kelautan tanah air," ujarnya. (RO/A-1)