Bakamla dan 36 Negara Bahas Keamanan Laut

BADAN Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) RI, Australian Border Force (ABF) dan Maritime Border Command (MBC) berhasil mengumpulkan 36 perwakilan negara sahabat dalam kegiatan The 10th Maritime Security Desktop Exercise (MSDE). Kegiatan untuk mempererat kerja sama antarnegara yang memiliki perairan.

Dalam kondisi pandemi covid-19, maka The 10th MSDE ini diselenggarakan secara luring dan daring. Kegiatan ini diikuti oleh 36 negara perwakilan anggota Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) dan Indian Ocean Rim Association (IORA).

Negara-negara tersebut yakni Indonesia, Australia, Afrika Selatan, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Iran, Kamboja, Kenya, Komoros, Republik Rakyat Tiongkok, Filipina, Hong Kong, India, Jepang, Korea Selatan, Laos, Madagaskar, Malaysia, Maladewa, Mauritius, Myanmar, Mozambik, Oman, Papua Nugini, Pakistan, Seychelles, Singapura, Sri Lanka, Somalia, Tanzania, Thailand, Timor Leste, Turki, Uni Emirates Arab, Vietnam dan Yaman.

Selama empat hari, MSDE bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparat keamanan maritim di kawasan regional terhadap penanganan insiden keamanan maritim sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia dalam pembukaan gelaran ini menyampaikan adanya beberapa ancaman keamanan dan keselamatan laut bagi negara-negara di kawasan. Seiring dengan meningkatnya volume perdagangan dan ketergantungan negara-negara terhadap sumber daya laut, meningkat pula permasalahan di perairan regional.

Baca juga : Presiden Perlu Pimpin Langsung Program Vaksinasi

“Hal ini perlu menjadi perhatian bagi semua negara pantai di kawasan dan diperlukan kerja sama yang komprehensif antarnegara”, ucap Aan yang diwakili Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Laksda Bakamla Tatit E. Witjaksono.

Dalam pelaksanaannya, kata dis, para peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mengoptimalkan pemahaman materi yang diberikan. Metode latihan, presentasi dari peserta, dan diskusi dalam memecahkan permasalahan juga dilakukan.

Bertindak sebagai fasilitator akan diakomodir oleh Indonesia dan Australia melalui Direktur Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS), University of Wollongong, Australia Stuart Kaye, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia Gusman Catur Siswandi dan Kasubdit Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan Bakamla RI Kolonel Bakamla Hudiansyah Is Nursal.

"Bakamla RI bersama pemerintah Australia, dalam hal ini MBC dan ABF, telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan pemahaman regional terhadap penerapan hukum laut internasional. Salah satu implementasinya melalui pelaksanaan kegiatan MSDE yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009," paparnya.

Setelah sembilan kali dilaksanakan, terdapat peningkatan terhadap pemahaman hukum laut internasional secara regional. Hal ini dapat dilihat dari pencegahan secara regional dan aktivitas penegakan hukum di laut yang jauh lebih baik dari sebelumnya. "Hal ini juga dibuktikan dengan terjalinnya kerja sama yang kuat antarpenegak hukum laut di kawasan," pungkasnya. (OL-2)