Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berencana akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada 14 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 10 calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masa jabatan 2022-2027, pada Februari 2022.
Pimpinan Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem Saan Mustopa menjanjikan prosesnya akan terbuka sehingga bisa dipantau oleh masyarakat luas.
"Komisi II begitu nama masuk akan mengumumkan ke media massa agar publik berpartisipasi memberikan masukan," ujar Saan dalam diskusi webinar bertajuk "Pentingnya Penyelenggara Pemilu Berintegritas" yang digelar Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (14/1).
Saan juga meminta universitas atau perguruan tinggi dapat memberikan masukan terkait calon penyelenggara pemilu.
Saat ini, imbuh Saan, DPR masih menunggu presiden mengirimkan nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu RI.
Ia menerangkan proses uji kelayakan dan kepatutan dijadwalkan Februari karena pada 21 Februari 2022 anggota dewan akan masuk pada masa reses atau tidak bersidang.
Tantangan yang akan dihadapi penyelenggara pemilu, sambung Saan, akan berat pada pemilihan umum (pemilu) 2024 sebab pemilihan kepala daerah (pilkada) juga akan digelar pada tahun yang sama.
Terdapat 542 kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota yang akan dipilih pada 2024. " Penyelenggara pemilu amat menentukan demokratis atau tidaknya pemilihan," papar Saan.
Ia berharap di tengah kencangnya tarik-menarik kepentingan politik, tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu RI yang terpilih dapat menjaga independensi.
Senada, anggota tim seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu RI Endang Sulastri menekankan pentingnya integritas penyelenggara pemilu.
Pasalnya pemerintah berencana akan mengangkat penjabat, menggantikan posisi kepala daerah yang kosong karena masa jabatan mereka berakhir pada 2022 dan 2023.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri terdapat 101 kepala daerah yang selesai menjabat pada 2022 dan 170 kepala daerah pada 2023. Tidak dapat dipungkiri para penjabat itu, terang Endang, punya peran pada tahun politik 2024.
Oleh karena itu, demi memastikan pemilu berjalan secara demokratis, Endang menuturkan baik proses, regulasi dan penegakan hukum perlu ditegakkan.
"Kepercayaan terhadap penyelenggara, akan berpengaruh pada proses pemilu," ucapnya.
Sementara itu, Peneliti Ahli Utama dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Siti Zuhro menyoroti bahwa pemilihan dan pemilu masih diwarnai praktik kecurangan sehingga calon yang diusung oleh partai politik tidak sepenuhnya mewakili kehendak masyarakat.
Peran penyelenggara pemilu, terang Wiwiek, panggilan Siti, ialah mengawal suara rakyat. Selain berintegritas, penyelenggara pemilu menurutnya sebaiknya kompeten, profesional, dan independen. " Karena tarikan politik akan luar biasa," pungkasnya. (ind)
Simulasi pengamanan ini dilakukan untuk menguji dan melatih kesiapan jajaran personel TNI dari Kodam III Siliwangi
Wartawan memiliki peran penting terutama untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) damai 2024. K
Bawaslu meminta jajaran Panwaslu tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan segera berkoordinasi dan memonitoring pengadaan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara,
Semua ASN di lingkungan pemerintahan harus bersikap netral dan bijak dalam menggunakan media sosial.
Untuk rekrutmen KPPS Pemilu ada sejumlah persyaratan baru. Salah satunya usia pendaftar dibatasi mulai dari 17 tahun dan maksimal 55 tahun.
Disabilitas mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved