Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Reydonnyzar Moenek. Pertemuan tersebut membahas mengenai jalinan kemitraan strategis antara DPD RI dengan DPRD. Di mana jalinan kemitraan di antara dua lembaga tersebut diharapkan tercipta sebuah gagasan untuk kemajuan daerah.
Dalam rapat dengan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Jumat (5/7), Reydonnyzar menjelaskan, jalinan kemitraan strategis ini sangat penting dalam percepatan pembangunan di daerah.
DPD RI sebagai representasi daerah, menerima segala bentuk kemitraan dengan daerah, salah satunya dengan DPRD. Di mana salah bentuk kemitraan tersebut berupa rapat konsultasi mengenai penyelesaian permasalahan di daerah yang menjadi ranah kewenangan DPD RI.
Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sumatra Barat ini, DPD RI tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsi di bidang legislasi, tetapi juga berjuang untuk pembangunan daerah dengan mendorong peningkatan investasi. Adanya investasi, merupakan salah satu modal dasar dalam perwujudan percepatan pembangunan daerah yang menjadi salah satu tujuan dari DPD RI.
“DPD RI sangat terbuka untuk menjalin kemitraan strategis dengan DPRD di daerah. Apalagi tujuannya untuk percepatan pembangunan dan investasi di daerah. Komitmen Ketua DPD RI adalah bagaimana beliau mempromosikan daerah untuk melakukan percepatan investasi. Jadi kita mengubah mindset, tidak hanya soal legislasi, tapi juga mendorong percepatan investasi daerah,” jelas pria yang akrab disapa Donny ini.
Dalam pertemuan tersebut, Sekjen DPD RI bersama DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota membahas mengenai posisi DPRD dalam pemerintah daerah, meliputi pembahasan regulasi daerah, anggaran, dan fungsi pengawasan pemerintah daerah.
Reydonnyzar juga menjelaskan mengenai posisi DPD RI dalam kaitannya hubungan antara pusat dan daerah, salah satunya adalah mengenai alokasi dana untuk daerah. Dirinya berkomitmen akan berupaya DPD RI memperoleh peranan penting dalam kebijakan alokasi dana transfer daerah.
“DPD RI harus ikut memberikan pertimbangan dalam pola alokasi transfer belanja daerah. Karena DPD RI lebih mengerti mengenai kebutuhan daerah,” tukasnya.
Baca juga: DPD RI Bermitra dengan DPRD Bangun Daerah
Di akhir pertemuan, Ketua Rombongan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Afri Yunaldi mengapresiasi kemitraan yang ditawarkan DPD RI kepada DPRD di daerah-daerah. Dia berharap agar ke depannya pertemuan-pertemuan seperti ini dapat ditingkatkan agar kerja sama antara DPD RI dengan DPRD semakin kuat dalam memperjuangan kepentingan daerah.
“Pertemuan kita tadi sangat bermanfaat karena mendapatkan beberapa hal penting sekali, yaitu membuka ruang kemitraan strategis antara DPD RI dengan DPRD. Kemitraan ini diharapkan dapat membawa hasil positif dan kemajuan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal-hal yang kita dapatkan hari ini pasti akan kami terapkan untuk kemajuan daerah,” ucapnya. (RO/X-15)
rumah adat sumatera barat dengan ciri khas dan beberapa perbedaan dilihat dari desain serta karakteristik bangunan rumah adat
makanan khas Sumatera Barat dengan cita rasa unik, terbuat dari aneka daging, ikan dan sayuran seperti pakis sebagai bahan utamanya
pakaian adat Sumatera Barat yang biasanya digunakan dalam acara tertentu maupun baju sehari-hari, memiliki ciri khas dan filosofi budaya yang kental
Sumatera Barat telah menjadi destinasi kuliner yang sangat populer bagi para penggemar makanan, terutama bagi mereka yang menyukai rendang, makanan khas Padang yang sangat terkenal.
Ratusan bus mudik bareng yang digagas calon presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade itu mengangkut 8.000 warga Minang yang merantau di Jakarta
Penyidik telah menggali informasi dari admin akun X atau Twitter yang menyebarkan informasi tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved