ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting berharap sistem rekapitulasi suara (Sirekap) elektronik dapat menjadi acuan penetapan hasil resmi pada pemilihan umum (pemilu) 2024. Saat ini peta jalan penggunaan Sirekap pun telah disusun.
Evi menjelaskan, saat ini simulasi dan evaluasi tengah dilakukan. "KPU pada pemilu 2024 sangat mengharapkan dukungan regulasi yang lebih tinggi di tataran undang-undamg untuk bisa menerapkan Sirekap atau mengoptimalisasi Sirekap tadinya belum menjadi penetapan hasil pada rekapitulasi kemudian bisa," ujar Evi di Jakarta, Minggu (12/12).
Sirekap, ujar dia, saat ini masih menjadi alat bantu untuk proses rekapitulasi. Ia menjelaskan, penggunaan rekapitulasi elektronik antara lain untuk meminimalisasi potensi manipulasi suara saat proses perhitungan dari tempat pemungutan suara (TPS) ke tingkat kecamatan.
Evi menuturkan saat hasil perhitungan suara di TPS dituangkan pada formulir C plano, kemudian petugas harus mencatat dan menyalin hasil tersebut peluang terjadi kesalahan baik disengaja atau tidak cukup besar. Berbeda ketika menggunakan rekapitulasi elektronik, menurut Evi, petugas tidak perlu membuat salinan.
Petugas hanya memfoto formulir hasil C plano dan menggunggahnya dalam aplikasi Sirekap. Ia menilai dengan metode itu celah manipulasi dan campur tangan petugas bisa diminimalkan.
Baca juga: E-Voting Ditengah Era Disrupsi, UI: Kolaborasi Jadi Kunci
"Kami berharap ada kepercayaan (publik). Pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020, Sirekap meminimalisasi konflik pada jenjang rekapitulasi. Dengan demikian yang dipersoalan bukan lagi selisih suara, melainkan persoalan penggunaan hak pilih. Itu yang terjadi ketika ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi," tukas Evi. (OL-14)
