Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil, harus tegas dalam bersikap terkait keikutsertaannya dalam konstestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Ridwan Kamil jangan setengah-setengah menunjukan identitas politiknya dalam mencari dukungan partai maupun publik," tegas anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan, Jumat (3/12)
Anggota Dewan Pakar DPW NasDem Jawa Barat, itu, menegaskan Ridwan Kamil jangan menunda-nunda untuk mendaftarkan diri jadi kader Partai NasDem.
"Saya pribadi sangat mendorong RK masuk partai. Karena, partai menegaskan identitas politiknya dan RK bisa menjadi sumber inspirasi pengembangan partai modern," tandasnya.
Farhan menilai, Ridwan Kamil mempunyai latar elektoral baik untuk berani ikut dalam persaingan Pilpres 2024. Namun, dia juga diharapkan
bisa menjadi contoh membangun etika politik yang bagus dan secara
intensif membangun komunikasi politik yang hangat dengan berbagai
elemen.
"Maka RK yang sudah punya modal di Jawa Barat harus berani maju. Dengan
tegas nyatakan niat untuk memimpin bangsa. Tentu tidak mudah, karena ada sosok-sosok lain yang juga sama-sama penuh harapan, seperti Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno dan Anies Baswedan," tambahnya.
Tidak hanya itu, Ridwan Kamil diminta juga dengan jelas menunjukan
identitas politiknya. "Basis nasionalis dan religius harus digabungkan bukan didikotomikan. Ridwan Kamil adalah sosok pemimpin yang
diharapkan mampu bersaing, memenuhi keinginan rakyat untuk memimpin
Indonesia," katanya.
Menurut Farhan, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Hal terpenting adalah dukungan konstituen NasDem di Jawa Barat kepada RK masih kuat, maka RK hanya perlu menegaskan sikap.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan
akan mendeklarasikan diri sebagai kader Partai Nasional Demokrat
(NasDem) tahun depan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk ikut dalam kontestansi Pemilu 2024.
Kamis (2/11) lalu, Ridwan Kamil mengutarakan niatnya untuk maju pada pemilu 2024. Ia mengaku akan bergabung sebagai kader di salah satu partai.
"Sesuai janji kan tahun depan. Salah satu pilihan utama ya antara lain
Partai NasDem, tapi belum saya putuskan. Jangan ditagih sekarang,
istikhorohnya belum. Apapun nanti takdir Tuhan, mencipta karya itu akan
menyertai hidup saya," ujarnya. (N-2)
Menurut Dedi Mulyadi, Teras Cihampelas juga turut mengurangi daya tarik Jalan Cihampelas yang dahulu terkenal sebagai tempat belanja jins.
Gugatan RK terhadap Lisa terdaftar dalam Perkara Nomor: 184/Pdt.G/2025/PN.Bdg. Nilai Rp105 miliar dinilai bentuk ganti rugi materiil dan immateriil.
Ridwan Kamil bakal dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Pihak lain yang dimintai keterangan sebelum Ridwan Kamil, enggan dirinci KPK.
Pemeriksaan kasus korupsi pengadaan di BJB yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan tak kunjung memperlihatkan perkembangan yang berarti.
Ridwan Kamil akan dipanggil oleh KPK dalam waktu dekat sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB.
KPK akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk diperiksa dalam waktu dekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved