Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
SURVEI yang dilakukan oleh New Indonesia Research & Consulting menunjukkan partai NasDem berhasil masuk ke barisan tiga besar partai politik di Tanah Air dengan elektabilitas mencapai 9,3 persen.
"Sementara, Golkar yang biasanya menduduki posisi tiga besar merosot dengan elektabilitas hanya 4,9 persen," kata Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting Andreas Nuryono melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Untuk posisi pertama dan kedua masih ditempati oleh PDIP dan Gerindra, ucap Andreas.
Menurut Andreas, melejitnya elektabilitas NasDem berkorelasi dengan kedekatan partai tersebut dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Basis pemilih Anies yang didominasi segmen islam makin mengerucut pilihan politiknya ke NasDem.
Sebagaimana diketahui, Nasdem cukup getol merekrut tokoh-tokoh dengan elektabilitas tinggi sebagai calon presiden yang belum memiliki kendaraan politik. Melalui konvensi calon presiden yang direncanakan pada 2022, NasDem memberikan panggung kepada Anies dan tokoh-tokoh lain, ujarnya.
Baca juga: BURT DPR Kritisi Aturan Wajib Rapid Test Antigen bagi Pendatang di Bandara Sam Ratulangi
"Sebagai partai politik nasionalis, NasDem memiliki keluwesan tinggi dan rentang spektrum ideologi yang sangat lebar untuk merangkul segmen pemilih islam," tutur Andreas.
Dengan mendukung Anies, NasDem berupaya untuk menambah basis pemilih dari kalangan islam. Menguatnya elektabilitas partai itu juga berpeluang menciptakan polarisasi dengan koalisi partai nasionalis lain yang dominan yakni PDIP dan Gerindra, ujarnya.
Di satu sisi, meskipun tetap unggul, elektabilitas PDIP kini hanya 16,4 persen. Sementara, elektabilitas Gerindra 9,6 persen, tipis di atas NasDem dan berpeluang tersalip.
"Banyak pemilih islam yang semula mendukung Gerindra bergeser ke NasDem," jelas dia.
Lebih rinci, hasil survei New Indonesia Research & Consulting yakni PKB memperoleh elektabilitas sebesar 7,7 persen, Demokrat 7,3 persen, PSI 5,4 persen, Golkar 4,9 persen dan PKS 4,5 persen.
Selanjutnya, PPP dengan perolehan elektabilitas 2,2 persen, Partai Ummat 1,5 persen, PAN 1,1 persen dan Gelora 1,0 persen. Untuk papan bawah, Perindo hanya meraih 0,8 persen, Hanura 0,6 persen, PBB 0,4 persen, PKPI 0,3 persen, Berkarya 0,2 persen dan Garuda 0,1 persen.
Selain itu, ia mengatakan munculnya partai politik baru masih belum cukup signifikan meraih dukungan dari masyarakat.
Survei New Indonesia Research & Consulting dilakukan pada 11 hingga 20 November 2021 terhadap 1.200 orang yang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,89 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.(Ant/OL-4)
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Sebanyak 53% pekerja penuh waktu mengatakan bahwa mereka menabung lebih sedikit dari rencana, hanya 23% yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Lembaga riset Ethical Politics mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,73%.
Pramono mengatakan enggan untuk membuat konten khusus terkait pekerjaannya. Sebab, ia tidak terlalu suka untuk tampil di media sosial.
40 persen responden mengaku sangat mengkhawatirkan kemungkinan AS akan terlibat dalam perang besar dengan Iran.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved