Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji menindak tegas oknum yang sengaja menunggangi proyek-proyek di perusahaan BUMN untuk kepentingan pribadi.
Ini disampaikan dalam arahan kepada jajaran direksi PT Pertamina dan PT PLN yang dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir dan lainnya di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (16/11).
"Mentang-mentang ada penugasan, ini numpang, ini harus kita hindari. Kalau kebangetan ya akan saya lakukan tindakan," kata Jokowi dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11).
Kepala Negara meminta agar Pertamina dan PLN menjaga tata kelola bisnis dengan baik dan sesuai ketentuan yang ada. Hal ini agar tidak memberi celah tindakan korupsi atau penyelewengan bagi oknum yang tidak bertanggungjawab.
"PLN dan Pertamina harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada. Jangan numpangi, jangan tersembunyi atas nama penugasan, Sehingga tata kelola tidak efisien," tegasnya.
Meski tidak menyebutkan kasus seperti apa, Presiden menilai proyek yang dikerjakan perusahaan BUMN rawan terhadap penyelewengan sehingga memunculkan ketidakprofesionalan.
"Kelemahan Bumn itu kalau ada penugasan tidak menjadi profesional, titik lemahnya di situ. Sehingga profesionalisme menjadi hilang," ungkitnya.
Presiden mendorong agar Pertamina, PLN dan perusahaan BUMN lainnya transparan dalam mengerjakan suatu proyek guna meminimalisir kecurangan oleh oknum tertentu.
"Harus disampaikan secara transparan dan terbuka. Blak-blakan dengan kalkulasi, dengan hitung-hitungan yang logis. Karena penugasan, mikirnya tidak dicek. Padahal, kalau ada sekuritisasi akan ketahuan, harganya kemahalan atau tidak," tutupnya. (OL-12)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved