Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji menindak tegas oknum yang sengaja menunggangi proyek-proyek di perusahaan BUMN untuk kepentingan pribadi.
Ini disampaikan dalam arahan kepada jajaran direksi PT Pertamina dan PT PLN yang dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir dan lainnya di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (16/11).
"Mentang-mentang ada penugasan, ini numpang, ini harus kita hindari. Kalau kebangetan ya akan saya lakukan tindakan," kata Jokowi dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11).
Kepala Negara meminta agar Pertamina dan PLN menjaga tata kelola bisnis dengan baik dan sesuai ketentuan yang ada. Hal ini agar tidak memberi celah tindakan korupsi atau penyelewengan bagi oknum yang tidak bertanggungjawab.
"PLN dan Pertamina harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada. Jangan numpangi, jangan tersembunyi atas nama penugasan, Sehingga tata kelola tidak efisien," tegasnya.
Meski tidak menyebutkan kasus seperti apa, Presiden menilai proyek yang dikerjakan perusahaan BUMN rawan terhadap penyelewengan sehingga memunculkan ketidakprofesionalan.
"Kelemahan Bumn itu kalau ada penugasan tidak menjadi profesional, titik lemahnya di situ. Sehingga profesionalisme menjadi hilang," ungkitnya.
Presiden mendorong agar Pertamina, PLN dan perusahaan BUMN lainnya transparan dalam mengerjakan suatu proyek guna meminimalisir kecurangan oleh oknum tertentu.
"Harus disampaikan secara transparan dan terbuka. Blak-blakan dengan kalkulasi, dengan hitung-hitungan yang logis. Karena penugasan, mikirnya tidak dicek. Padahal, kalau ada sekuritisasi akan ketahuan, harganya kemahalan atau tidak," tutupnya. (OL-12)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved