KEJAKSAAN Tinggi DKI Jakarta mengendus praktik tindak pidana korupsi dalam pembebasan lahan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Tahun 2018. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, saat ini kasus tersebut sedang diselidiki oleh pihak Kejati DKI sebagai tindak lanjut dari perintah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait pemberantasan mafia tanah.
"Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merespon cepat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan terhadap satu kasus yang terkait dengan maslah tanah yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi," kata Leondard melalui keterangan tertulis, Kamis (18/11).
Menurutnya, kegiatan pembebasan lahan di Cipayung itu berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Proses penyelidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 2709/M.1/Fd.1/11/2021 tertanggal 17 November 2021. Sebelumnya, penyelidikan kaus tanah yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi juga dilakukan oleh Kejati Sumatera Utara. Kejati Sumut saat ini sedang menyelidiki rasuah pada perambahan kawasan swaka margasatwa di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang serta perambahan hutan lindung di Kabupaten Serdang Bedagai.
Saat ditemui Senin (15/11) malam, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Supardi mengaku banyak menemukan perkara tindak pidana korupsi terkait mafia tanah. Hal itu didapat setelah pihaknya melakukan inventarisasi seluruh perkara yang ada di Indonesia.
Jaksa Agung ST Burhanuddin sendiri telah memerintahkan seluruh satuan kerja untuk membentuk Tim Khusus guna memberangus sindikat mafia tanah. Tim tersebut merupakan kolaborasi dari bidang Intelijen, Pidana Umum (Pidum), dan Pidana Khusus (Pidsus). (OL-8)
