Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan jajarannya untuk menghabisi para mafia tanah. Hal itu disampaikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (JAM-Pidum) Fadil Zumhana dalam webinar Strategi Pemberantasan Mafia Tanah Demi Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial yang dihelat Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
"Arahan Bapak Jaksa Agung terhadap mafia tanah ini, memang harus kita habisi. Kita harus tindak sesuai dengan alat bukti yang ada," kata Fadil, Selasa (9/11).
Fadil menguraikan ada tiga cara untuk memberantas mafia tanah. Pertama, dengan menggunakan pendekatan preemtif.
Dalam hal ini, ia meminta negara menyosialisasikan kepada seluruh masyarakat untuk segera melengkapi administrasi kepemilikan tanah dan melakukan penguasaan fisik terhadap tanah yang dimiliki.
Kedua melalui pendekatan preventif. Dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) diminta segera melakukan sertifikasi terhadap seluruh tanah. Hal ini diperlukan untuk menjamin keapastian hukum atas kepemilikan tanah melalui Program Operasi Nasional Agraria (Prona). "Represif, para pelaku di bidang pertanahan dijatuhi sanksi pidana. Ini memang kita harus tindak sanski-sanksi," tandasnya.
Kejaksaan, kata Fadil, akan melakukan penuntutan maksimal terhadap pelaku mafia tanah. Tuntutan tersebut dinilai setimpal dengan kesalahan terhadap para pelaku tindak pidana pertanahan.
"Karena tanah merupakan objek vital yang sangat dibutuhkan, bukan saja oleh rakyat, tapi investor, juga kepentingan bangsa negara," pungkas Fadil. (OL-8)
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang.
KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia.
KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare.
KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban.
Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved