Selasa 28 September 2021, 23:24 WIB

Istana Restui Kapolri Rekrut Pegawai KPK yang Dipecat

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Istana Restui Kapolri Rekrut Pegawai KPK yang Dipecat

Dok MI
Ilustrasi

 

ISTANA Kepresidenan membenarkan mengenai langkah Kapolri berniat merekrut para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Juru bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, mengamini Kapolri sudah meminta izin dari Kepala Negara.

"Karena yang menyatakan informasi tersebut kepada publik adalah Kapolri. Maka dapat dikatakan informasi tersebut sahih," kata Fadjroel menanggapi isu tersebut, Selasa (28/9) malam.

Fadjroel menyatakan rencana Kapolri merekrut pegawai KPK yang akan diberhentikan per 30 September itu sebagai upaya menyelesaikan persolan yang terjadi. Seperti diketahui, kisruh alih status pegawai KPK yang berujung pemecatan 56 pegawai sudah berlangsung berbulan-bulan. "Sebuah upaya baik untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah, humanis, dialogis," kata Fadjroel.

Terkait polemik TWK, Fadjroel menyampaikan sikap Presiden menghormati kesopanan dalam ketatanegaraan. Presiden menghormati Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang sudah mengeluarkan putusan terkait masalah TWK.

"Presiden mengatakan, beliau ingin menghormati kesopanan di dalam ketatanegaraan. Jadi beliau menghormati yang sudah diputuskan oleh MK dan yang diputuskan oleh MA," kata Fadjroel.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan bakal menarik 56 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK menjadi ASN di Polri. Ia megatakan sudah bersurat ke Presiden Jokowi dan usulan itu pada dasarnya disetujui. "Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," kata Listyo menyampaikan rencana itu saat kunjungan kerja di Papua, Selasa (28/9).

Listyo mengatakan alasan rencana perekrutan pegawai KPK itu untuk memperkuat organisasi Polri khususnya penanganan korupsi. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara untuk mendiskusikan proses maupun menentukan mekanismenya. (OL-8)

 

Baca Juga

Antara

KPK Usut Bagi-bagi Fee Bupati Banjarnegara

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 15:31 WIB
KPK menduga Budhi berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan...
Antara/Reno Esnir.

KPK Usut Bagi-Bagi Fee Bupati Banjarnegara

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 15:28 WIB
KPK menduga Budhi berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan...
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Demokrat Dorong Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapus

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 14:58 WIB
Menurut dia, UUD 1945 tidak pernah mengatur batasan persentase tertentu untuk pengajuan calon presiden dan wakil...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menghadang Ganasnya Raksa

Indonesia masih menjadi sasaran empuk perdagangan ilegal merkuri, terutama dari Tiongkok dan Taiwan. Jangan sampai peristiwa Minamata pada 1956 di Jepang terjadi di sini.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya