NasDem Dukung Pemerintah, Pencobloasan Pemilu Digelar 15 Mei 2024

PARTAI NasDem mendukung rencana pemerintah terkait hari pemungutan suara Pemilu 2024 pada 15 Mei mendatang. Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa menjelaskan, pelaksanaan Pemilu pada 15 Mei dianggap lebih menguntungkan dari sisi efisiensi anggaran karena memperpendek waktu tahapan pemilu.

"Kita ingin melakukan efisiensi anggaran terkait dengan pemilu maupin pilkada," tegas Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9).

Total anggaran yang diajukan KPU untuk melaksanakan Pemilu serentak mencapai Rp 120 triliun. Angka itu membengkak dari perhelatan Pemilu di tahun 2014 dan 2019. Saan menilai, besarnya kebutuhan anggaran Pemilu Serentak 2024 tersebut dapat membebankan anggaran negara di tengah pandemi covid-19.

"Tentu ini menjadi berat buat negara dalam situasi tengah mengalami krisis akibat pandemi, itu harus kita efisienkan, bagian mana yg kita efisien kan tentu melihat tahapan tahapannya semua," tuturnya.

Baca juga: Usul Pencoblosan 15 Mei 2024 Ditolak, Parpol Minta Pemilu Jangan Mundur

Menurut Saan, KPU bisa memperpendek tahapan kampanye untuk mengefesiensikan anggaran Pemilu. Komisi II akan meminta KPU untuk terus menyisir tahapan-tahapan mana saja yang bisa diefisiensikan seperti kampanye hingga desain pemilihan surat suara.

"Kita minta KPU untuk menyisir ulang tahapan mana yang bisa kita maksimalkan, terus desain kerta suara, dimana antara pemilu legislatif dan presiden satu kertas suara, itu kan menghemat, nanti di pilkada antara bupati dan wali kota kertas suaranya satu dnegan gubernur, itu kan menghemat, banyak hal yang bisa kita nanti efisienkan dari setiap tahapan, tapi tentu harus disimulasikan dulu," tutur Saan.

Selain mempertimbangkan sisi efisiensi anggara, pelaksanaan Pemilu pada 15 Mei juga dinilai tepat dari sisi tenggat waktu transisi pemeritahan lama ke pemerintahan baru. Pemilu yang dilaksankaan lebih awal dari bulan Mei dikhawatirkan dapat menganggu transisi pemerintahan khususnya pergantian presiden di bulan Agustus.

"Kalau tenggat waktu terlalu lama dengan pelantikan presiden ini juga akan mengganggu proses efektivitas pemerintahan, ketika pemilu sudah berlangsung presiden terpilih tapi suasana sudah berbeda, hal ini perlu kita pertimbangkan," ungkap Saan.

Saan menilai, usulan pemerinth telah melalui kajian yang matang. Sehingga diharapkan pelaksanaan Pemilumaupun pilkada dapat terlakasana secara maksimal. Pelaksanaan Pemilu sebagai agenda besar bangsa harus tetap dilakukan secara realistis sesuai dengan kondisi pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19.

"Saya yakin semua ini sudah dipertimbangkan dan disimulasilan sehingga antara pemilu dan pilkada tidak akan tergsnggu, lagi pula yang fokus pilkada KPU di daerah-daerah," ungkapnya. (OL-4)