Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJAK awal berdiri, NU pada hakekatnya memiliki satu tujuan yang tidak pernah berubah, yakni membawa perbaikan, baik dalam lingkup keagamaan maupun kemasyarakatan.
Oleh karena itu, organisasi Islam terbesar se-Indonesia tersebut harus mampu mengonsolidasikan diri, menyatukan seluruh potensi supaya selalu utuh dan mampu menggapai tujuan yang ditetapkan.
Demikian disampaikan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar NU, Sabtu (25/9).
Dalam upaya menuju perbaikan, tentu diperlukan strategi yang harus dimatangkan. Munas, menurutnya, adalah forum yang sangat baik yang harus bisa dimanfaatkan untuk hal tersebut.
Baca juga: Munas Alim Ulama NU Bahas Criptocurrency Hingga UU Penodaan Agama
"Munas adalah forum penting dalam rangka membuat garis-garis bagi organisasi untuk bekal melangkah menuju perbaikan," ujar Maruf yang hadir secara daring.
Ia mengingatkan ada tiga tantangan serius yang akan dihadapi bangsa di masa mendatang.
Bisa jadi, tantangan-tantangan tersebut akan jauh lebih besar dan kompleks dibandingkan yang ada saat ini.
Yang pertama adalah terkait perkembangan paham-paham ekstremisme, baik yang bersifat radikal maupun apatis soal keagamaan.
"Ini menjadi penting. Masih banyak umat Islam yang berpikir tekstual, hanya berpegang pada teks. Ada juga yang memberi penafsiran berlebih. Oleh karena itu, kita harus bisa menangani ini, bagaimana mengedepankan moderasi dalam keagamaan," jelasnya.
Kemudian, tantangan selanjutnya adalah pandemi yang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Maruf menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bergerak sendiri mengatasi masalah tersebut. Para ulama dan masyarakat juga harus turut membantu agar situasi bisa semakin membaik.
"Pemerintah menggencarkan vaksinasi, masyarakat menjalankan protokol kesehatan secara ketat," tuturnyan
Saat ini, laju penularan memang menurun namun semua pihak harus tetap waspada. Jangan sampai ada kelalaian yang bisa menyebabkan lonjakan kembali terjadi.
"Bagi kita umat Islam, menghadapi covid-19 bukan hanya masalah kesehatan tapi juga masalah keagamaan. Melindungi umat itu menjadi salah satu tujan syariat kita. Berobat dan menjaga diri dari penyakit adalah sesuatu yang wajib," tegas Maruf.
Yang terakhir adalah tantangan terkait situasi perpolitikan. Maruf melihat, saat ini, banyak tokoh yang tidak memiliki jiwa keagamaan dalam berpolitik.
"Syekh Hasyim Asy'ari sempat mengatakan sudah melemah jiwa keagamaan dalam dunia perpolitikan Indonesia. Bahkan beliau bilang hampir mati. Saya tidak tau apakah sekarang sudah menguat atau malah sudah mati. Oleh karena itu, jiwa keagamaan harus dorong agar kehidupan politik kita lebih beretika dan berakhlak mulia," jelas Maruf.(OL-4)
PBNU meluncurkan 41 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) NU yang berpusat di Pondok Pesantren Darul Qur’an Bengkel, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Yayasan Muslim Sinar Mas atau YMSM menegaskan komitmennya melalui wakaf mushaf Alquran untuk masyarakat luas.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menghadiri puncak peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Malang
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, membeberkan alasan fundamental di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto melibatkan Indonesia dalam Board of Peace.
KETUA Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyampaikan pesan mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto terkait Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan puluhan pimpinan organisasi Islam dan tokoh pondok pesantren dari berbagai daerah pada hari ini.
PENGAMAT Transportasi Darmaningtyas mengatakan parkir liar di Jakarta akan menjadi sumber pemasukan bagi organisasi masyarakat (ormas) alih-alih menambah kas daerah.
Pemprov DKI tegas melarang sweeping rumah makan oleh ormas selama Ramadhan. Gubernur Pramono Anung ingin Jakarta tetap damai dan harmonis.
Meski telah memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan tersebut hingga kini masih terganjal kendala pengamanan di lapangan.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved