Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJAK awal berdiri, NU pada hakekatnya memiliki satu tujuan yang tidak pernah berubah, yakni membawa perbaikan, baik dalam lingkup keagamaan maupun kemasyarakatan.
Oleh karena itu, organisasi Islam terbesar se-Indonesia tersebut harus mampu mengonsolidasikan diri, menyatukan seluruh potensi supaya selalu utuh dan mampu menggapai tujuan yang ditetapkan.
Demikian disampaikan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar NU, Sabtu (25/9).
Dalam upaya menuju perbaikan, tentu diperlukan strategi yang harus dimatangkan. Munas, menurutnya, adalah forum yang sangat baik yang harus bisa dimanfaatkan untuk hal tersebut.
Baca juga: Munas Alim Ulama NU Bahas Criptocurrency Hingga UU Penodaan Agama
"Munas adalah forum penting dalam rangka membuat garis-garis bagi organisasi untuk bekal melangkah menuju perbaikan," ujar Maruf yang hadir secara daring.
Ia mengingatkan ada tiga tantangan serius yang akan dihadapi bangsa di masa mendatang.
Bisa jadi, tantangan-tantangan tersebut akan jauh lebih besar dan kompleks dibandingkan yang ada saat ini.
Yang pertama adalah terkait perkembangan paham-paham ekstremisme, baik yang bersifat radikal maupun apatis soal keagamaan.
"Ini menjadi penting. Masih banyak umat Islam yang berpikir tekstual, hanya berpegang pada teks. Ada juga yang memberi penafsiran berlebih. Oleh karena itu, kita harus bisa menangani ini, bagaimana mengedepankan moderasi dalam keagamaan," jelasnya.
Kemudian, tantangan selanjutnya adalah pandemi yang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Maruf menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bergerak sendiri mengatasi masalah tersebut. Para ulama dan masyarakat juga harus turut membantu agar situasi bisa semakin membaik.
"Pemerintah menggencarkan vaksinasi, masyarakat menjalankan protokol kesehatan secara ketat," tuturnyan
Saat ini, laju penularan memang menurun namun semua pihak harus tetap waspada. Jangan sampai ada kelalaian yang bisa menyebabkan lonjakan kembali terjadi.
"Bagi kita umat Islam, menghadapi covid-19 bukan hanya masalah kesehatan tapi juga masalah keagamaan. Melindungi umat itu menjadi salah satu tujan syariat kita. Berobat dan menjaga diri dari penyakit adalah sesuatu yang wajib," tegas Maruf.
Yang terakhir adalah tantangan terkait situasi perpolitikan. Maruf melihat, saat ini, banyak tokoh yang tidak memiliki jiwa keagamaan dalam berpolitik.
"Syekh Hasyim Asy'ari sempat mengatakan sudah melemah jiwa keagamaan dalam dunia perpolitikan Indonesia. Bahkan beliau bilang hampir mati. Saya tidak tau apakah sekarang sudah menguat atau malah sudah mati. Oleh karena itu, jiwa keagamaan harus dorong agar kehidupan politik kita lebih beretika dan berakhlak mulia," jelas Maruf.(OL-4)
PBNU menerima permohonan maaf Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam mengundang narasumber AKN-NU.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
KPK menegaskan adanya aliran dana dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji ke Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin (AIZ).
KETUA Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulul Abshar Abdalla menyoroti pentingnya humor dalam kehidupan bermasyarakat. Ia turut menyayangkan soal laporan terhadap Komika Pandji Pragiwaksono
KETUA Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla menegaskan yang melaporkan ke polisi soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono di Polda Metro Jaya, bukan perwakilan PBNU
PENGASUH dari Pondok Pesantren Denanyar Jombang Abdussalam Shohib atau akrab disapa Gus Salam mengatakan kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono seharusnya tidak menjadi laporan pidana.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menetapkan seorang pria sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Ia merupakan petinggi ormas di Pekanbaru.
16 ormas sepakat bahu-membahu membantu Presiden Prabowo dan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar kembali lebih tenang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved