Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SOSIOLOG yang juga Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar mengatakan, aksi Napoleon Bonaparte yang disebutnya sebagai tindakan terukur terhadap Youtuber Muhammad Kace harus segera direspons pemerintah. Pemerintah harus segera menghapus konten M Kace yang bernuansa penistaan dan penghinaan terhadap agama Islam.
Menurut dia, Kementerian Kominfo harus segera mengambil langkah tegas menghapus konten bernuansa penistaan agama, yang hingga kini masih bisa diakses masyarakat. Pasalnya, konten-konten yang bernuansa penistaan agama itu bisa memicu reaksi negatif dari ummat Islam. Sebab, kata dia, isu agama merupakan isu yang sangat sensitif di Indonesia.
Bahkan ada ceramah M Kace yang dipublikasikan 8 bulan lalu berjudul "celakalah orang yang sholat". Konten itu masih bisa diakses sampai saat ini.
"Seharusnya Ketika kasus ini dilaporkan, pemerintah merespon cepat dengan mentakedown semua konten M Kece," kata Musni, dalam keterangannya, Rabu (23/9).
Dia mengapresiasi pengakuan jujur Bonaparte melakukan aksi, yang dia sebut sebagai tindakan terukur itu. Meskipun aksi yang dilakukan oleh Bonaparte tak patut ditiru, tetapi keberaniannya mempertanggungjawabkan perbuatannya juga patut diapresiasi.
"Kita apresiasi juga Bonaparte karena dia pertanggungjawabkan perbuatannya. Kita juga apresiasi polisi cepat menangani masalah itu," ungkapnya.
Seperti diketahui, dalam surat terbuka yang ditandatangani Irjen Pol Napoleon Bonaparte alias Napo Batara, menyayangkan sikap pemerintah yang belum menghapus semua konten video yang telah dibuat dan dipublikasikan M Kece dalam channel resmi MuhammadKace. Beberapa video terkait ceramah Kace masih bisa diakses di channel youtube..
Inilah salah satu alasan yang memicu jenderal polisi bintang dua ini melakukan tindakan terukur terhadap M Kece.
"Saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap Kace, " kata Bonaparte dalam surat yang ditandatanganinya September 2021.
Apa yang disampaikan Bonaparte terkait channel video Muhamad Kace memang benar. Beberapa tayangan ceramah Muhamad Kace masih bisa diakses di channel Youtuber Muhammad Kace. (OL-13)
Baca Juga: Terjerat Kasus Penganiayaan, Napoleon Bakal Dipanggil Propam ...
Napoleon tidak diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri walau terbukti melakukan korupsi.
Kompolnas menilai keputusan yang dijatuhkan KKEP terhadap Irjen Napoleon Bonaparte merupakan keuntungan untuk semua pihak.
Berdasarkan sidang KKEP, Irjen Napoleon Bonaparte dikenakan saksi administrasi berupa mutasi bersifat demoasi selama tiga tahun, empat bulan.
POLRI diduga melindungi Irjen Napoleon Bonaparte karena tak kunjung menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Kompolnas meminta Mabes Polri segera melakukan sidang etik terhadap Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo.
Harusnya, kata dia, Kapolri lugas dan tanpa pandang bulu menyelesaikan bersih-bersih Polri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved