AMNESTY International Indonesia mendesak negara untuk mengusut tuntas kematian perawat Gabriella Meilani di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.
Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena, semua pelaku pelanggaran HAM, baik aparat keamanan, kelompok bersenjata, maupun warga biasa yang terbukti melanggar HAM harus diadili secara terbuka, efektif, dan independen di pengadilan sipil.
“Serangan, penyiksaan, dan perbuatan yang merendahkan martabat manusia apapun, apalagi sampai yang mengarah ke pembunuhan di luar hukum tidak bisa dibenarkan,” katanya dalam keterangan pers Amnesty International, Minggu (19/9).
Ia mengatakan, Amnesty International Indonesia menyesalkan kematian Gabriella Meilani yang diduga jatuh ke jurang saat berusaha menyelamatkan diri dari serangan kelompok bersenjata. Apalagi Meilani meninggal tengah pandemi covid-19 di mana hilangnya satu nyawa nakes sangat memengaruhi pelayanan kesehatan di wilayah setempat.
Karena itu, tambah Wirya, tragedi ini seharusnya menjadi pengingat bagi Presiden Jokowi untuk mengevaluasi pendekatan keamanan yang selama ini dipraktekkan dalam menyelesaikan konflik di Papua. “Selain itu, untuk mencegah siklus kekerasan yang terus berulang di Papua, negara harus segera mengakhiri impunitas yang selama ini terjadi,” tegasnya.
Baca juga : Ali Kalora Tewas, Mahfud Minta Masyarakat Tenang
Sementara itu, Direktur Amnesty International Usman Hamid menambahkan, situasi Papua yang terus menerus diwarnai kekerasan tidak lepas dari rendahnya perhatian élite-elite politik Jakarta dalam memastikan penegakan hukum berjalan adil bagi semua pihak. “Setiap kali ada kekerasan, setiap itu pula kita melihat negara gagal untuk melakukan investigasi secara fair dan menyeluruh, apalagi menuntut pelakunya ke pengadilan umum.”
Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-OPM menolak disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terbunuhnya Gabriella Meilani, satu dari tiga tenaga kesehatan yang hilang saat penyerangan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Menurut juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, pihaknya menilai kematian nakes tersebut belum bisa dipastikan apakah akibat serangan TPNPB atau bukan. “Itu akibat jatuh atau disiksa. Kan belum jelas,” katanya.
Sebby menyebutkan, seharusnya ada pihak independen yang melakukan investigasi kematian petugas nakes tersebut ketimbang hanya klaim dari pihak aparat keamanan. Menurutnya tim independen dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang semestinya terlibat dalam investigasi. “Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk Indonesia batasi tim Komisi HAM PBB ke Papua,” tegasnya. (OL-2)
