Senin 13 September 2021, 10:44 WIB

DPR Dukung Tambahan Anggaran Bagi TI Balai Riset Observasi Laut KKP

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
DPR Dukung Tambahan Anggaran Bagi TI Balai Riset Observasi Laut KKP

DOK DPR RI
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin.

 

KOMISI IV DPR RI menilai teknologi informasi (TI) di Balai Riset Observasi Laut (BROL) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Perancak, Jembrana, Bali, sangat luar biasa. Komisi IV memastikan akan mendukung tambahan anggaran untuk balai ini.
  
''Kita melihat teknologinya di BROL sangat luar biasa. Ternyata salah satunya saya orang kampungan juga, 12 tahun di Komisi IV DPR saya merasa bodoh dan merasa ketinggalan kalau di KKP itu ada suatu tempat yang demikian canggih untuk memantau aktivitas di laut atau di darat,'' kata Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, dalam rilis di Jakarta, Senin (13/9).
  
Ketua Komisi IV DPR RI menilai teknologi informasi pada sistem pengawasan berbasis radar yang ada di BROL sangat luar biasa. Disebutkan, sistem pengawasan berbasis satelit yang mampu mendeteksi semua aktivitas yang ada di laut dan darat ini berfungsi untuk menjaga potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

Baca Juga: Lestari Moerdijat Optimistis dengan Bersatu Bisa Hadapi Pandemi
  
Namun, ia menyampaikan dari sembilan platform yang akan dikembangkan untuk mengawasi seluruh pergerakan di laut, baru dua yang sudah dapat diaplikasikan. Dan membutuhkan biaya kurang lebih Rp70 miliar.
  
Hal tersebut, lanjutnya, akan menjadi pemikiran Komisi IV DPR. Dua aplikasi yang sudah dapat dioperasikan BROL antara lain untuk mendeteksi praktik illegal unreported and unregulated (IUU) fishing dan tumpahan minyak di wilayah perairan Indonesia.
  
Ia mengungkapkan cukup kaget adanya pemotongan dan pemotongan ketika rapat kerja membahas anggaran 2022 dengan KKP. Untuk itu, ia bersama Menteri KKP dan Sekjen KKP berkomitmen untuk segera membelanjakan anggaran pada Januari agar ketika anggaran habis bisa langsung menyampaikan ABT (anggaran biaya tambahan).
  
Sudin menyampaikan dengan teknologi yang dimiliki mudah-mudahan kita dapat mendeteksi pencurian ikan ilegal di perairan Indonesia. Menurut dia, ini menjadi tantangan seluruh Anggota Komisi IV DPR bahwa perairan negara Indonesia yang demikian luas perlu pengawasan ekstra dan butuh anggaran yang cukup.
  
''Negara kita negara yang sangat besar sekali, yang sangat luar biasa besar. Contoh Kalimantan itu satu setengah Pulau Jawa, belum Bali. Bagaimana kita mau menjaga kedaulatan kelautan kita kalau anggarannya kecil sekali,'' katanya.
  
Sepanjang 2021, KKP telah menangkap 135 kapal, terdiri dari 88 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 47 kapal ikan asing yang mencuri ikan. Kapal ikan asing yang ditangkap merupakan 16 kapal berbendera Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina, dan 25 kapal berbendera Vietnam. (Ant/OL-10)

Baca Juga

Ist

Tidak Lulus TWK, Pemecatan 56 Pegawai KPK Sah Secara Konstitusi

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 17 September 2021, 20:23 WIB
Sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk melakukan judicial review, keputusan MK berasas erga omnes atau berkekuatan putusan...
Antara

KPU Kaji Ulang Jadwal Pemilu 2024

👤Indriyani Astuti 🕔Jumat 17 September 2021, 18:28 WIB
KPU perlu melakukan pembahasan internal untuk menindaklajuti hasil rapat bersama Mendagri, Bappilu dan DPR terkait pelaksanaan pemilu...
Ist/DPR

Jateng & Papua Kasus Covid-19 Aktif Tertinggi, Puan Minta PeLaksana PON Waspada

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 17 September 2021, 18:22 WIB
Belum berakhirnya pandemi berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan para atlet maupun pihak-pihak yang terlibat dalam gelaran PON XX...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Ramai-Ramai Abai Laporkan Kekayaan

KPK mengungkap kepatuhan para pejabat membuat LHKPN tahun ini bermasalah. Akurasinya juga diduga meragukan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya