Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Mahfud MD: Seluruh Pemangku Kepentingan Harus Bantu Pengembangan PLBN Sota

Andhika Prasetyo
12/9/2021 20:08
Mahfud MD: Seluruh Pemangku Kepentingan Harus Bantu Pengembangan PLBN Sota
Mahfud MD saat meninjau PLBN Sota(Antara)

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, serta beberapa fasilitas di kawasan perbatasan di Merauke, Papua, Minggu (12/9). Dari peninjauan itu, ia melihat bahwa kawasan tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar.

Mahfud pun meminta Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), seluruh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah berperan aktif menggerakkan roda perekonomian di perbatasan Sota.

 

"Tempat yang bagus ini bisa menjadi sentra pertumbuhan ekonomi terutama ekspor dan impor," ujar Mahfud melalui keterangan resmi.

Seiring dengan proses pengembangan kawasan, Mahfud lebih jauh menjelaskan, PLBN Sota akan mengalami peningkatan mobilitas baik orang dan barang. Hal itu harus diantisipasi dengan baik guna mencegah timbulnya permasalahan seperti penyelundupan barang ilegal, peredaran arkoba, dan sejumlah tindak kejahatan lainnya.

"Kalau sudah menjadi sentra ekonomi, pasti akan muncul potensi kriminalitas. Oleh sebab itu, saya sudah banyak berdiskusi dengan Mendagri, nanti tentu akan ada penindakan-penindakan hukum," papar menteri pertahanan di era Presiden Gusdur itu.

Mahfud juga menekankan kepada para petugas perbatasan untuk bisa berlaku adil dalam menangani setiap pelanggaran yang terjadi. Misalnya, untuk pelanggaran ringan, aparat harus mengedepankan pendekatan restoratif justice.

"Penegakan hukum cukup dengan pendekatan restoratif justice. Dididik, diberi pengertian, jangan dibuat takut. Hukum yang ramah yang harus ditegakkan disini, sehingga hukum itu dipakai untuk membangun harmoni, bukan untuk menakut-nakuti," tegasnya.

Namun, jika terjadi pelanggaran berat, langkah-langkah tegas harus diambil. Terlebih jika menyangkut kasus pidana serius seperti narkoba atau pembunuhan. "Jika pelanggarannya ringan dinasehati saja, diberi tahu caranya, kalau bisa dibantu. Tapi kalau yang menyangkut tindak pidana serius seperti narkoba, pembunuhan, perampokan, tindak dengan tegas," pungkasnya. (OL-8)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Polycarpus
Berita Lainnya