Kamis 29 Juli 2021, 15:43 WIB

KY Kaji Fenomena Pemotongan Hukuman Joko Tjandra dan Jaksa Pinangki

tri subarkah | Politik dan Hukum
KY Kaji Fenomena Pemotongan Hukuman Joko Tjandra dan Jaksa Pinangki

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra

 

JURU Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Susanto Ginting mengatakan pihaknya menyoroti pemangkasan vonis Joko Tjandra di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hukuman Joko di tingkat banding disunat dari penjara 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun.

Terkait rangkaian kasus yang membelit Joko, KY juga akan mengkaji putusan PT DKI lain yang sebelumnya memangkas hukuman mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

"Karena putusan ini saling terkait, kita akan juga mengkaji putusan itu. Intinya, KY sedang mencoba mengumpulkan informasi untuk membaca fenomena ini," kata Miko kepada Media Indonesia, Kamis (29/7).

Sebelumnya, Miko juga mengatakan pihaknya akan melakukan anotasi terhadap putusan banding Joko. Kajian putusan itu, lanjutnya, juga dapat diperkuat dengan kajian dari berbagai elemen masyarakat baik akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil lain.

Baca juga: Saksi Ungkap Gelagat Aneh Perintang Penyidikan Nurhadi

Terkait pengurangan hukuman Joko, pihak jaksa penuntut umum masih belum memutuskan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. "Saat ini JPU masih mempelajari putusannya," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Riono Budisantoso saat dikonfirmasi.

Joko terbukti telah menyuap Pinangki yang saat itu menjabat Kepala Sub Bagian Pemantauan Dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung sebesar US$500 ribu guna pengurusan fatwa Mahkamah Agung melalui Kejagung.

Selain itu ia juga menyuap dua jenderal Polri terkait penghapusan nama dari daftar pencarian orang (DPO) berdasarkan red notice dalam sistem ECS Direktorat Jenderal Imigrasi. Kedua jenderal yang dimaksud adalah mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. (OL-4)

Baca Juga

Antara

DPR: Demokrasi Tak Berarti Sembarangan Berpendapat

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 25 September 2021, 23:00 WIB
Publik perlu mendukung Polri, untuk mengedepankan penerapan keadilan restoratif dalam kasus pelaporan Haris...
Dok MI

Gobel: Politik NasDem adalah Kesejahteraan Rakyat

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 25 September 2021, 22:24 WIB
Untuk itu, kata Gobel, Partai NasDem harus bisa menjawab kebutuhan...
Antara

Jelang Akhir Tahun, Kepolisian dan Intelijen Diminta Lebih Sigap

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 25 September 2021, 21:13 WIB
Ia menegaskan aparat keamanan tidak perlu ragu-ragu menindak pihak yang berpotensi mengganggu...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Cegah Konflik di Myanmar semakin Memburuk

Bentrokan antara pasukan perlawanan bersenjata dan militer dalam beberapa hari terakhir telah mendorong gelombang evakuasi baru di wilayah barat laut

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya