KEPUTUSAN Presiden Jokowi yang membatalkan vaksinasi berbayar individu perlu didukung dan diapresiasi. Itu menunjukkan bahwa Presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat.
"Dengan kebijakan ini, presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang. Oleh karenanya, tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangannya Minggu (18/7).
Politikus PAN ini mengatakan, pelaksanaan vaksinasi sinopharm juga perlu dilaksanakan dengan mengubah PMK 19/2021. Sebab perizinan bagi individu untuk divaksin diatur jelas di dalam PMK tersebut.
Vaksin Gotong Royong awalnya dipersiapkan untuk perusahaan, badan hukum, dan badan usaha. Artinya, jika program tersebut hendak dilanjutkan secara gratis, maka PMK-nya harus segera direvisi.
Menurut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu Dipastikan bahwa penanggung jawab pembayaran dan biaya vaksinasi tidak dibebankan kepada orang per orang. Perlu juga dibuka ruang kepada pihak yang ingin berdonasi vaksinasi.
"Vaksinasi yang dilaksanakan, ditanggung oleh donatur. Selama itu dilakukan secara sukarela, semua harus didukung agar vaksinasi di Indonesia cepat mencapai target," terangnya.
Percepatan pelaksanaan vaksinasi harus segera dilakukan. Pasalnya, WHO baru saja mengumumkan bahwa secara global baru 25,8% yang telah divaksin dosis pertama. Indonesia pun harus bekerja keras.
"Ada 270 juta rakyat Indonesia yang perlu dilindungi. Target vaksinasi 181,5 juta warga, tidaklah mudah. Karena itu, semua pihak harus bergotong royong untuk membantu pemerintah," kata legislator asal daerah pemilihan Sumatera Utara II itu.
Di dalam konteks ini, ia megapresiasi berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam vaksinasi. Termasuk pula kepada tenaga-tenaga medis yang bekerja siang dan malam.
"Tidak lupa, juga kepada beberapa BUMN yang memberikan paket-paket obat dan vitamin gratis kepada masyarakat," pungkasnya. (Cah/OL-09)
