Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KEPUTUSAN Presiden Jokowi yang membatalkan vaksinasi berbayar individu perlu didukung dan diapresiasi. Itu menunjukkan bahwa Presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat.
"Dengan kebijakan ini, presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang. Oleh karenanya, tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangannya Minggu (18/7).
Politikus PAN ini mengatakan, pelaksanaan vaksinasi sinopharm juga perlu dilaksanakan dengan mengubah PMK 19/2021. Sebab perizinan bagi individu untuk divaksin diatur jelas di dalam PMK tersebut.
Vaksin Gotong Royong awalnya dipersiapkan untuk perusahaan, badan hukum, dan badan usaha. Artinya, jika program tersebut hendak dilanjutkan secara gratis, maka PMK-nya harus segera direvisi.
Menurut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu Dipastikan bahwa penanggung jawab pembayaran dan biaya vaksinasi tidak dibebankan kepada orang per orang. Perlu juga dibuka ruang kepada pihak yang ingin berdonasi vaksinasi.
"Vaksinasi yang dilaksanakan, ditanggung oleh donatur. Selama itu dilakukan secara sukarela, semua harus didukung agar vaksinasi di Indonesia cepat mencapai target," terangnya.
Percepatan pelaksanaan vaksinasi harus segera dilakukan. Pasalnya, WHO baru saja mengumumkan bahwa secara global baru 25,8% yang telah divaksin dosis pertama. Indonesia pun harus bekerja keras.
"Ada 270 juta rakyat Indonesia yang perlu dilindungi. Target vaksinasi 181,5 juta warga, tidaklah mudah. Karena itu, semua pihak harus bergotong royong untuk membantu pemerintah," kata legislator asal daerah pemilihan Sumatera Utara II itu.
Di dalam konteks ini, ia megapresiasi berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam vaksinasi. Termasuk pula kepada tenaga-tenaga medis yang bekerja siang dan malam.
"Tidak lupa, juga kepada beberapa BUMN yang memberikan paket-paket obat dan vitamin gratis kepada masyarakat," pungkasnya. (Cah/OL-09)
DPR juga mengundang pegiat Pemilu untuk menerima masukan terkait dampak dari putusan MK terhadap pelaksanaan Pemilu ke depan.
DPR masih melakukan penelaahan, sehingga belum bisa menyampaikan sikap resmi menyikapi putusan MK tersebut.
SEORANG mahasiswi berusia 19 tahun korban kekerasan seksual di Karawang, Jawa Barat, dipaksa menikah dengan pelaku yang juga adalah pamannya sendiri.
Amendemen UUD dinilai jalan untuk melakukan penataan sistem pemilu serat pemerintahan secara komprehensif dan konstitusional.
TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendukung proses hukum apabila ditemukan unsur pidana pada penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Agung telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Wali Kota Pekanbaru tentang pemberian layanan tiket gratis Bus TMP pada Hari Jadi ke 241 Kota Pekanbaru.
Menurut Ina Liem, yang sesungguhnya dimaksud dalam putusan MK adalah bentuk bantuan operasional, mirip skema dana BOS, yang selama ini sudah diberikan ke sebagian sekolah swasta.
Selain fasilitas yang bisa dinikmati tamu tanpa membayar, tamu juga bisa menikmati fasilitas lainnya yang berbayar.
Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan gigi, tekanan darah, hingga konsultasi dengan dokter dan dokter gigi secara gratis tanpa dipungut biaya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali memastikan perencanaan program pendidikan gratis secara khusus akan mulai dibahas pada Januari 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved