Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pemberian bantuan sosial (bansos) covid-19 di masa PPKM Darurat berupa tunai tepat untuk meminimalisasi penyelewengan. Pasalnya, bansos berupa barang rawan penyimpangan seperti yang terjadi pada kasus bansos sembako untuk Jabodetabek beberapa waktu lalu.
"DTKS (Data Terpadu Kesejahteran Sosial) juga sekarang sudah lebih baik, sudah terpadu dengan data PKH (Program Keluarga Harapan) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat dihubungi, Sabtu (3/7).
KPK berharap kebijakan pemerintah untuk kembali menyalurkan bansos Covid-19 tetap mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga lebih tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyimpangan. Mekanisme bansos secara tunai, kata Pahala, memang memiliki risiko lebih rendah.
Pahala mengatakan perbaikan DTKS sebagai basis data penerima bansos kini sudah maju. Kementerian Sosial sudah melakukan sejumlah langkah perbaikan data penerima bansos menindaklanjuti rekomendasi KPK.
Pemutakhiran data penerima bansos juga melibatkan peran pemerintah daerah. Sehingga, diharapkan kualitas data sudah semakin baik dan lebih tepat sasaran.
"Tadinya kan ada database tiga macam PKH, BPNT, dan DTKS yang diurus dirjen berbeda. Sama Bu Risma (Mensos) ini rekomendasi KPK digabung database-nya. Walhasil 21 juta enggak ada NIK ditahan bantuannya lalu data yang ganda kehapus. Jadi orang menerima PKH, BPNT, dan bansos sekaligus sudah enggak bisa," tutur Pahala.
Kementerian Sosial sebelumnya mengumumkan segera menyalurkan bansos tunai atau BST mengantisipasi dampak PPKM Darurat yang diberlakukan mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021. BST akan disalurkan senilai Rp300 ribu per bulan. (Dhk/OL-09)
Noel terseret kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam pemerasan, Noel diduga menerima Rp3 miliar dan Motor Ducati.
Keputusan ini diambil untuk pegawai KPK yang biasa bekerja dari Gedung Merah Putih. Pegawai yang sedang mendapatkan tugas di luar Markas KPK tetap menyelesaikan pekerjaan seperti biasa.
Aset itu berkaitan dengan kasus dugaan rasuah di LPEI dengan klaster PT SMJL dan PT MAS. Areal konsensi itu milik PT Kalimantan Prima Nusantara (KPN).
KETUA Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siradj menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah memiliki beban besar, salah satunya menyelesaikan dan meminimalisir korupsi haji.
KPK memeriksa Mantan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Abdul Muhyi hari ini, (29/8) untuk mendalami kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024
Masalah dalam kasus ini adalah karena adanya selisih dalam pembayaran iklan BJB ke media masa. Uang yang lebih bukan dikembalikan, namun, malah dijadikan dana non-budgeter.
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved