Keseriusan Kepala Daerah Tentukan Efektivitas PPKM Darurat

PEMERINTAH telah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 Jawa-Bali. Itu sebagai respons terhadap melonjaknya penularan covid-19 dan ditemukannya varian baru yang lebih cepat menular.

PPKM Darurat dimaksudkan untuk mengendalikan, mencegah dan menurunkan angka penularan dan kematian akibat Covid-19. Keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh keseriusan kepala daerah menjalankan tuntunannya yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 15 Tahun 2021.

"Tentu saya mendukung penuh kebijakan ini. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan kepala daerah di Jawa-Bali," ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim dalam keterangannya, Jumat (2/7).

Menurut dia, keseriusan kepala daerah akan menentukan keberhasilan PPKM darurat. Oleh karenanya, Kementerian Dalam Negeri harus melakukan pengawasan secara ketat seluruh daerah di zona merah.

"Jika terdapat kepala daerah yang kurang serius menjalankan PPKM darurat, segera ingatkan, tegur dan jika tetap membandel, bersi sanksi tegas, termasuk sanksi pemberhentian sementara," tegasnya.

Luqman mengatakan kebijakan PPKM darurat harus dijalankan dengan benar agar pandemi covid-19 beserta masalah-masalah ikutannya dapat segera ditekan dan dikendalikan. Itu semua demi menjaga keselamatan masyarakat.

PPKM darurat juga mesti dilengkapi dengan prioritas vaksinasi nasional. Pembatasan kegiatan masyarakat dan vaksinasi harus berjalan seiring.

"Tidak boleh timpang. Di zona PPKM darurat, saya minta agar pemerintah dapat melakukan vaksinasi paling sedikit 2 juta orang setiap hari. Kecepatan vaksinasi akan menentukan apakah pandemi ini terkendali atau sebaliknya," pungkasnya. (P-2)