Belum Urgen Bahas Amendemen UUD 1945

WAKIL Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai pembahasan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode belum mendesak untuk dilakukan. Pemerintah saat ini perlu fokus dalam menangani tingginya angka kasus harian baru covid-19.

"Belum ada urgensinya ngomong soal amandemen pemilu presiden (pilpres) sementara laju covid semakin tinggi," ungkap Sufmi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/6).

Pernyataan tersebut ia ungkapkan saat menanggapi adanya beberapa relawan Joko Widodo (Jokowi) yang meminta MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945 terkait masa jabatan presiden. Sufmi menilai pembahasan amendemen berpotensi menimbulkan kegaduhan di publik.

"Menurut saya yang mendesak itu adalah menekan laju covid-19. justru hal-hal yang tidak perlu bisa membuat kegaduhan," paparnya.

Sebelumnya penasehat Komunitas Jokowi - Prabowo 2024 alias JokPro 2024, M Qodari, mengatakan bahwa komunitasnya akan mendorong agar Presiden Joko Widodo bisa kembali maju di Pilpres 2024, berpasangan dengan Prabowo Subianto. Untuk mencapai ini, Qodari mengatakan akan mendorong agar konstitusi dapat diamendemen.

"UUD itu sangat biasa diamaendemen. Di Indonesia sudah 3 kali. Di Amerika lebih dari 25 kali. Amendemen itu sendiri ada aturannya di UUD. Itu bukan barang haram. Ada aturannya, selama dipenuhi itu bisa," kata Qodari.

Ia menilai Indonesia tengah berada di tengah krisis akibat polarisasi dan belakangan diperburuk dengan pandemi covid-19. Dengan bersatunya Jokowi dengan Prabowo, menurut Qodari dapat menyelesaikan masalah-masalah ini.

"Jadi kita cari solusinya, dan kita lihat solusinya adalah Jokowi-Prabowo, yang kemudian implikasinya harus ada amendemen," ujar Qodari. (P-2)