Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
SEBANYAK 114 bupati secara resmi dikukuhkan sebagai Dewan Pengurus Apkasi Masa Bhakti 2021-2026 disaksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian didamping Gubernur Bali I Wayan Koster di BNDCC, Badung-Bali, Sabtu (19/6).
Kegiatan pengukuhan yang bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIII Apkasi Tahun 2021 berlangsung secara hybrid dengan menerapkan prosedur CHSE (cleanliness, health, safety & environment sustainability) dan protokol kesehatan yang ketat.
Sesuai aturan organisasi, pengurus Apkasi dikukuhkan oleh Ketua Umum Sutan Riska Tuanku Kerajaan (Bupati Dharmasraya) yang terpilih di Munas V Apkasi 2021 pada 26 Maret 2021 di Jakarta.
Selanjutnya ia bersama tim formatur menyusun kepengurusan hingga terpilih susunan lengkap Dewan Pengurus Apkasi Masa Bhakti 2021-2026.
Sutan menambahkan, pemilihan pengurus ini didasari atas upaya mendukung program-program pemerintah, pertimbangan kebutuhan organisasi, keterwakilan wilayah, senior-yunior, serta gender.
Sutan mengajak para pengurus untuk menjadikan Apkasi sebagai rumah bersama dalam memperjuangkan aspirasi daerah, saling belajar dan saling bahu membahu.
“Misalnya, sesuai dengan arahan dan konsultasi dengan Pak Mendagri, acara pengukuhan ini dilaksanakan di Kabupaten Badung, Bali sebagai bentuk semangat gotong royong kami dalam memulihkan ekonomi di Bali,” kata Sutan yang mendapat tepuk tangan meriah.
Usai menyaksikan pengukuhan, Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada para pengurus Apkasi yang memilih Bali sebagai tempat diselenggarakannya acara pengukuhan dan rapat kerja nasional.
“Tentu kita mendukung program working form Bali dalam rangka upaya pemulihan Bali yang kita tahu terdampak cukup parah akibat pandemi Covid-19. Kedatangan teman-teman Apkasi ini akan membantu sektor pariwisata di Bali,” ujarnya.
Tito pun mengajak kepada para bupati untuk terus konsisten menjaga kesehatan di daerah masing-masing dengan program 3T, yakni testing, tracing, dan treatment serta kampanye 5M di antaranya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.
Ia menambahkan, “Percepat program vaksinasi, jangan sungkan belajar dari daerah lain yang bisa melakukan vaksin dengan cepat. Kepala daerah harus turun tangan langsung agar eksekusinya lebih efektif.”
Terkait masalah pemulihan ekonomi, Tito juga meminta para bupati memperhatikan belanja APBDnya.
Ia berharap,“Tolong upayakan belanja operasional jangan lebih besar dengan belanja modalnya, karena justru belanja modal inilah yang harusnya diberikan porsi lebih banyak karena bisa dinikmati oleh masyarakat banyak dan bisa mendorong pulihnya sektor ekonomi karena ada uang yang beredar di masyarakat.”
Sementara itu dalam sesi Rakernas XIII Apkasi Tahun 2021 hadir secara langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta dua menteri lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menparekraf Sandiaga S Uno hadir secara daring sebagai narasumber.
Dalam paparannya, Luhut memberikan wejangan kepada Apkasi dengan menyampaikan update informasi terkait langkah-langkah pemerintah pusat dalam menangani Covid-19 serta upaya membangkitkan upaya pemulihan ekonomi melalui investasi luar negeri hingga menggenjot pembangunan infrastruktur.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa saat ini tren pemulihan perekonomian global terus berlanjut, sehingga optimisme masih tinggi meskipun faktor-faktor risiko harus tetap diwaspadai.
“Ada hal-hal positif di mana dengan membaiknya ekonomi global ekspor nasional dua bulan berturut-turut ini tumbuh di atas 50%, harga komoditas juga mulai meningkat sehingga ini kabar baik bagi pemerintah daerah yang memiliki keunggulan komparatif di bidang komoditas,” jelasnya.
“Namun di sisi lain kita tetap waspada ada potensi gejolak financial akibat lonjakan inflasi di Amerika Serikat yang mungkin mengubah kebijakan moneternya dan berimbas ke seluruh dunia,” kata Menkeu.
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menantang kepada para bupati untuk berlomba dalam hal ekspor pertanian.
“Saya siap di belakang para Bupati dan mari menjadikan pertanian menjadi sektor unggulan dengan memanfaatkan teknologi semisal artificial intellegence. Kalau kita mau bersama-sama, ayuk kita swasembada beras, dongkrak ekspor pertanian berkali-kali lipat,” ucap Mentan bersemangat.
Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno yang terhubung secara daring menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia melalui kebijakan pembangunan infrastruktur di tempat-tempat wisata.
“Saya mengingatkan bahwa lima destinasi pariwisata memang sudah ditunjuk, tapi setiap kebupaten-kabupaten kan punya destinasi-destinasi yang berkualitas,” jelasnya.
“Kita siap saling bahu-membahu mendukung Apkasi yang kuat dengan mewujudkan kabupaten sebagai garda terdepan pembangunan bangsa menuju Indonesia yang adil dan sejahtera,” tukas Sandi. (RO/OL-09)
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Situasi global yang masih dan kian tak menentu patut diwaspadai. Perkembangan dari ekonomi dunia dan konflik Timur Tengah Iran vs Israel dinilai dapat memberi dampak ke perekonomian Indonesia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyatakan bahwa gaji ke-13 bagi ASN bisa mendorong konsumsi rumah tangga meskipun terbatas.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Kemendagri juga masih mempertimbangkan terkait apakah pihaknya akan memanggil kepala daerah yang bersangkutan, sebab informasi tersebut masih perlu didalami secara jelas dan detail.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved