Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
SEBANYAK 114 bupati secara resmi dikukuhkan sebagai Dewan Pengurus Apkasi Masa Bhakti 2021-2026 disaksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian didamping Gubernur Bali I Wayan Koster di BNDCC, Badung-Bali, Sabtu (19/6).
Kegiatan pengukuhan yang bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIII Apkasi Tahun 2021 berlangsung secara hybrid dengan menerapkan prosedur CHSE (cleanliness, health, safety & environment sustainability) dan protokol kesehatan yang ketat.
Sesuai aturan organisasi, pengurus Apkasi dikukuhkan oleh Ketua Umum Sutan Riska Tuanku Kerajaan (Bupati Dharmasraya) yang terpilih di Munas V Apkasi 2021 pada 26 Maret 2021 di Jakarta.
Selanjutnya ia bersama tim formatur menyusun kepengurusan hingga terpilih susunan lengkap Dewan Pengurus Apkasi Masa Bhakti 2021-2026.
Sutan menambahkan, pemilihan pengurus ini didasari atas upaya mendukung program-program pemerintah, pertimbangan kebutuhan organisasi, keterwakilan wilayah, senior-yunior, serta gender.
Sutan mengajak para pengurus untuk menjadikan Apkasi sebagai rumah bersama dalam memperjuangkan aspirasi daerah, saling belajar dan saling bahu membahu.
“Misalnya, sesuai dengan arahan dan konsultasi dengan Pak Mendagri, acara pengukuhan ini dilaksanakan di Kabupaten Badung, Bali sebagai bentuk semangat gotong royong kami dalam memulihkan ekonomi di Bali,” kata Sutan yang mendapat tepuk tangan meriah.
Usai menyaksikan pengukuhan, Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada para pengurus Apkasi yang memilih Bali sebagai tempat diselenggarakannya acara pengukuhan dan rapat kerja nasional.
“Tentu kita mendukung program working form Bali dalam rangka upaya pemulihan Bali yang kita tahu terdampak cukup parah akibat pandemi Covid-19. Kedatangan teman-teman Apkasi ini akan membantu sektor pariwisata di Bali,” ujarnya.
Tito pun mengajak kepada para bupati untuk terus konsisten menjaga kesehatan di daerah masing-masing dengan program 3T, yakni testing, tracing, dan treatment serta kampanye 5M di antaranya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.
Ia menambahkan, “Percepat program vaksinasi, jangan sungkan belajar dari daerah lain yang bisa melakukan vaksin dengan cepat. Kepala daerah harus turun tangan langsung agar eksekusinya lebih efektif.”
Terkait masalah pemulihan ekonomi, Tito juga meminta para bupati memperhatikan belanja APBDnya.
Ia berharap,“Tolong upayakan belanja operasional jangan lebih besar dengan belanja modalnya, karena justru belanja modal inilah yang harusnya diberikan porsi lebih banyak karena bisa dinikmati oleh masyarakat banyak dan bisa mendorong pulihnya sektor ekonomi karena ada uang yang beredar di masyarakat.”
Sementara itu dalam sesi Rakernas XIII Apkasi Tahun 2021 hadir secara langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta dua menteri lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menparekraf Sandiaga S Uno hadir secara daring sebagai narasumber.
Dalam paparannya, Luhut memberikan wejangan kepada Apkasi dengan menyampaikan update informasi terkait langkah-langkah pemerintah pusat dalam menangani Covid-19 serta upaya membangkitkan upaya pemulihan ekonomi melalui investasi luar negeri hingga menggenjot pembangunan infrastruktur.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa saat ini tren pemulihan perekonomian global terus berlanjut, sehingga optimisme masih tinggi meskipun faktor-faktor risiko harus tetap diwaspadai.
“Ada hal-hal positif di mana dengan membaiknya ekonomi global ekspor nasional dua bulan berturut-turut ini tumbuh di atas 50%, harga komoditas juga mulai meningkat sehingga ini kabar baik bagi pemerintah daerah yang memiliki keunggulan komparatif di bidang komoditas,” jelasnya.
“Namun di sisi lain kita tetap waspada ada potensi gejolak financial akibat lonjakan inflasi di Amerika Serikat yang mungkin mengubah kebijakan moneternya dan berimbas ke seluruh dunia,” kata Menkeu.
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menantang kepada para bupati untuk berlomba dalam hal ekspor pertanian.
“Saya siap di belakang para Bupati dan mari menjadikan pertanian menjadi sektor unggulan dengan memanfaatkan teknologi semisal artificial intellegence. Kalau kita mau bersama-sama, ayuk kita swasembada beras, dongkrak ekspor pertanian berkali-kali lipat,” ucap Mentan bersemangat.
Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno yang terhubung secara daring menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia melalui kebijakan pembangunan infrastruktur di tempat-tempat wisata.
“Saya mengingatkan bahwa lima destinasi pariwisata memang sudah ditunjuk, tapi setiap kebupaten-kabupaten kan punya destinasi-destinasi yang berkualitas,” jelasnya.
“Kita siap saling bahu-membahu mendukung Apkasi yang kuat dengan mewujudkan kabupaten sebagai garda terdepan pembangunan bangsa menuju Indonesia yang adil dan sejahtera,” tukas Sandi. (RO/OL-09)
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan tunjangan anggota DPR yang mengalami penaikan sebagi bentuk kepedulian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
ANGGARAN kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun.
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved