Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
BERDASARKAN hasil survei elektabilitas para tokoh politik, dua tahun delapan bulan jelang pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut hingga saat ini belum ada satu kandidat capres yang bisa disebut esklusif.
Peneliti LSI Denny JA, yakni Adjie Alfaraby menyebut dari 8 tokoh yang disurvei, tidak ada satupun tokoh capres yang memperoleh elektabilitas esklusif diatas 25%.
"Hingga saat ini belum ada satu tokoh capres yang bisa disebut eskulsif karena elektabilitas tidak ada yang melampaui 25%," ungkap Adjie saat memaparkan hasil temuan dan analisis survei nasional LSI Denny JA yang disampaikan secara daring, Kamis (17/6).
Dalam survei yang dilakukan kepada 1.200 reseponden tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih menjadi tokoh dengan elektabilitas tertinggi sebagai capres 2024.
Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 23,5%. Dikuti Ganjar Pranowo 15,5%, Anies Baswedan 13,8%, Sandiaga Uno 7,6%. Kemudian, Airlangga Hartarto 5,3%, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 3,8%, Puan Maharani 2%, Erick Tohir 1,9%, dan Moeldoko 0,1%.
"Prabowo tertinggi namun tetap saja belum ada capres potensial yang memiliki elekbatilitas di atas 25 persen," paparnya.
Meski memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan tokoh lain, Adjie menyebut nilai elektabilitas Prabowo saat ini jauh merosot jika dibandingkan perolehan suara di Pemilu 2019 sebesar 44,5%. Dukungan Prabowo sudah merosot di atas 20 persen.
"Segmen politik tertentu juga masih menyimpan resistensi terhadap Prabowo seperti kasus politik 1998 dan juga kelompok anti Jokowi yang merasa dikhianati Prabowo karena bergabung ke pemerintahan," paparnya.
Tidak hanya itu, faktor resistensi yang turut memperkecil peluang Prabowo memenangi Pilpres ialah adanya aura kekalahan dari Prabowo yang sudah 3 kali mengikuti Pilpres sejak 2009. Kasus korupsi yang melanda kader partainya yakni Edhy Prabowo juga disinggung mempengaruhi elektabilitas Prabowo.
Baca juga: LSI: Megawati Hadapi Pilihan Dilematis, Puan atau Ganjar
"memang memunculkan satu pesismisme secara psikologis yang sulit untuk dibantah oleh Prabowo," paparnya.
Sementara itu, pada sisi lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung calon presiden (capres) tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memiliki 2 nama potensial yang bisa diusung menjadi capres 2024, pertama Ketua DPR Puan Maharani serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Adjie Alfaraby mencoba memaparkan bagaimana skenario resiko pilihan Megawati kepada Puan dan Ganjar terhadap peluang kemenangan PDIP di Pilpres 2024. Menurut Adjie keduanya memiliki dampak komplikasi yang tidak mudah bagi PDIP.
"PDIP memiliki 2 nama potensial yang akan diusung menjadi capres 2024, akibatnya Megawati dihadapi oleh dua pilihan dilematis terkait siapa tokoh yang akan diusung oleh PDIP sebagai capres 2024," ujarnya.
Berdasarkan survei tersebut, elektabilitas Ganjar sebesar 15,5 persen jauh mengungguli Puan yang hanya memiliki elektabilitas sebesar 2 persen. Jika Megawati tetap memaksakan untuk mencalonkan Puan sebagai capres 2024 maka peluang PDIP untuk menang sangatlah kecil sehingga PDIP akan kehilangan kontrol seabgai partai yang mengontrol pemerintahan.
"Elektabilitas Puan masih rendah. Resiko capres PDIP dapat dikalahkan dan tidak lagi mengontrol pemerintahan jika Puan sebagai capres," paparnya.
Sementara itu, apabila posisi Puan digeser menjadi calon wakil presiden (cawapres) Adjie menyebut kemungkinan besar PDIP akan berkoalisi dengan Gerindra yang akan mencalonkan Prabowo Subianto sebagai presiden. Opsi ini disebut juga tidak akan menguntungkan bagi PDIP karena secara langsung telah memberikan panggung kepada Gerindra.
"Capres yang terpilih (Prabowo) besar kemungkinannya membawa partainya juga menjadi partai terbesar. Ini sama saja PDIP memberikan panggung kepada Gerindra," paparnya.
Lantas, bagaimana jika Megawati memilih Ganjar untuk dicalonkan sebagai capres 2024? Adjie menuturkan potensi PDIP untuk memenangkan Pilpres 2024 sangatlah besar. Dengan tingkat popularitas Ganjar sebesar 59 persen dan elektabilitas 15,5 persen Ganjar hanya bisa disaingi oleh capres kuat lainnya seperti Prabowo dan Anies Baswedan.
"Namun jika ganjar terpilih sebagai presiden 2024 maka Ganjar potensial menjadi Ketua Umum PDIP berikutnya. Apakah Megawati Rela?" paparnya. (OL-4)
40 persen responden mengaku sangat mengkhawatirkan kemungkinan AS akan terlibat dalam perang besar dengan Iran.
Sebanyak 46% responden menyatakan pendapatan mereka tidak berubah dibandingkan tahun lalu, sementara 18% mengalami penurunan.
Data Bank Indonesia mencatat peningkatan transaksi perbankan digital sebesar 54,89% secara tahunan (YoY) hingga September 2024.
Sikap menjaga jarak dari orang baru yang ditunjukkan oleh trader Indonesia sesuai dengan sikap mereka dalam memilih broker keuangan.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved