Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BERDASARKAN hasil survei elektabilitas para tokoh politik, dua tahun delapan bulan jelang pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut hingga saat ini belum ada satu kandidat capres yang bisa disebut esklusif.
Peneliti LSI Denny JA, yakni Adjie Alfaraby menyebut dari 8 tokoh yang disurvei, tidak ada satupun tokoh capres yang memperoleh elektabilitas esklusif diatas 25%.
"Hingga saat ini belum ada satu tokoh capres yang bisa disebut eskulsif karena elektabilitas tidak ada yang melampaui 25%," ungkap Adjie saat memaparkan hasil temuan dan analisis survei nasional LSI Denny JA yang disampaikan secara daring, Kamis (17/6).
Dalam survei yang dilakukan kepada 1.200 reseponden tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih menjadi tokoh dengan elektabilitas tertinggi sebagai capres 2024.
Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 23,5%. Dikuti Ganjar Pranowo 15,5%, Anies Baswedan 13,8%, Sandiaga Uno 7,6%. Kemudian, Airlangga Hartarto 5,3%, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 3,8%, Puan Maharani 2%, Erick Tohir 1,9%, dan Moeldoko 0,1%.
"Prabowo tertinggi namun tetap saja belum ada capres potensial yang memiliki elekbatilitas di atas 25 persen," paparnya.
Meski memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan tokoh lain, Adjie menyebut nilai elektabilitas Prabowo saat ini jauh merosot jika dibandingkan perolehan suara di Pemilu 2019 sebesar 44,5%. Dukungan Prabowo sudah merosot di atas 20 persen.
"Segmen politik tertentu juga masih menyimpan resistensi terhadap Prabowo seperti kasus politik 1998 dan juga kelompok anti Jokowi yang merasa dikhianati Prabowo karena bergabung ke pemerintahan," paparnya.
Tidak hanya itu, faktor resistensi yang turut memperkecil peluang Prabowo memenangi Pilpres ialah adanya aura kekalahan dari Prabowo yang sudah 3 kali mengikuti Pilpres sejak 2009. Kasus korupsi yang melanda kader partainya yakni Edhy Prabowo juga disinggung mempengaruhi elektabilitas Prabowo.
Baca juga: LSI: Megawati Hadapi Pilihan Dilematis, Puan atau Ganjar
"memang memunculkan satu pesismisme secara psikologis yang sulit untuk dibantah oleh Prabowo," paparnya.
Sementara itu, pada sisi lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung calon presiden (capres) tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memiliki 2 nama potensial yang bisa diusung menjadi capres 2024, pertama Ketua DPR Puan Maharani serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Adjie Alfaraby mencoba memaparkan bagaimana skenario resiko pilihan Megawati kepada Puan dan Ganjar terhadap peluang kemenangan PDIP di Pilpres 2024. Menurut Adjie keduanya memiliki dampak komplikasi yang tidak mudah bagi PDIP.
"PDIP memiliki 2 nama potensial yang akan diusung menjadi capres 2024, akibatnya Megawati dihadapi oleh dua pilihan dilematis terkait siapa tokoh yang akan diusung oleh PDIP sebagai capres 2024," ujarnya.
Berdasarkan survei tersebut, elektabilitas Ganjar sebesar 15,5 persen jauh mengungguli Puan yang hanya memiliki elektabilitas sebesar 2 persen. Jika Megawati tetap memaksakan untuk mencalonkan Puan sebagai capres 2024 maka peluang PDIP untuk menang sangatlah kecil sehingga PDIP akan kehilangan kontrol seabgai partai yang mengontrol pemerintahan.
"Elektabilitas Puan masih rendah. Resiko capres PDIP dapat dikalahkan dan tidak lagi mengontrol pemerintahan jika Puan sebagai capres," paparnya.
Sementara itu, apabila posisi Puan digeser menjadi calon wakil presiden (cawapres) Adjie menyebut kemungkinan besar PDIP akan berkoalisi dengan Gerindra yang akan mencalonkan Prabowo Subianto sebagai presiden. Opsi ini disebut juga tidak akan menguntungkan bagi PDIP karena secara langsung telah memberikan panggung kepada Gerindra.
"Capres yang terpilih (Prabowo) besar kemungkinannya membawa partainya juga menjadi partai terbesar. Ini sama saja PDIP memberikan panggung kepada Gerindra," paparnya.
Lantas, bagaimana jika Megawati memilih Ganjar untuk dicalonkan sebagai capres 2024? Adjie menuturkan potensi PDIP untuk memenangkan Pilpres 2024 sangatlah besar. Dengan tingkat popularitas Ganjar sebesar 59 persen dan elektabilitas 15,5 persen Ganjar hanya bisa disaingi oleh capres kuat lainnya seperti Prabowo dan Anies Baswedan.
"Namun jika ganjar terpilih sebagai presiden 2024 maka Ganjar potensial menjadi Ketua Umum PDIP berikutnya. Apakah Megawati Rela?" paparnya. (OL-4)
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
KETUA DPR RI, Puan Maharani mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menggelar perayaan pergantian tahun 2026 secara berlebihan atau euforia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Seluruh rumah sakit, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak boleh menolak warga mendapatkan layanan medis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved