Terdakwa Korupsi Bansos Minta Status Justice Collaborator

TERDAKWA kasus dugaan korupsi bantuan sosial sembako covid-19 Jabodetabek di Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso, mengajukan permohonan status justice collaborator atau saksi pelaku. Hal itu diungkapkan penasihat hukum Matheus, Tangguh Setiawan Sirait, kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Izin Yang Mulia, ingin mengajukan permohonan JC dari terdakwa Matheus Joko," katanya, Selasa (15/6).

Seusai menerima surat permohonan JC, hakim ketua Muhammad Damis meminta tim jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan tanggapan. Namun, JPU KPK meminta tanggapan itu disampaikan saat agenda pembacaan tuntutan.

Di luar ruang sidang, Tangguh menjelaskan alasan pengajuan JC karena kliennya ingin meminta keadilan. Menurutnya, Matheus sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) program bansos sembako hanya menjalankan perintah dari Juliari Peter Batubara yang saat itu menjadi Menteri Sosial.

"Dari sini saja kita bisa lihat bahwa Pak Matheus Joko ini hanya dimanfaatkan oleh Pak Menteri untuk mengurusi kegiatan-kegiatan yang sifatnya meminta uang kepada vendor, (fee) Rp10 ribu itu," jelas Tangguh.

Sebelum mengajukan permohonan JC di meja hijau, Tangguh menyebut pihaknya telah melakukan hal serupa ke KPK pada 1 April 2021. Kendati demikian, dalam beberapa waktu terakhir tim penasihat hukum ingin meyakinkan majelis hakim maupun tim JPU terkait konsistensi Matheus dalam membongkar perkara tersebut.

"Semua sudah dibuka terkait masalah siapa saja yang terlibat, siapa saja yang memiliki kuota. Pak Matheus Joko, klien saya, sudah membuka terkait masalah siapa saja pemilik kuota, siapa saja yang mengusulkan dibuka semua," tandasnya.

Dalam sidang yang digelar Senin (7/6) lalu, Matheus mengungkap adanya pembagian paket kuota bansos yang melibatkan dua politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Herman Hery dan Ihsan Yunus. Herman dan Ihsan masing-masing diketahui merupakan anggota DPR RI Komisi III dan Komisi VIII.

"Dari total 1,9 juta paket per tahap, di situ ada pembagian satu juta paket informasinya dikoordinasikan oleh Pak Herman Hery. Kemudian yang 400 ribu paket dikoordinir oleh Pak Ihsan Yunus, kemudian 200 ribu paket direkomendasi oleh Pak Juliari sendiri, 300 ribu disampaikan untuk pada waktu itu istilahnya Bina Lingkungan," jelas Joko di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/6).

Dalam perkara ini, Matheus dan kuasa pengguna anggaran (KPA) Adi Wahyono didakwa menjadi pengutip fee (uang komisi) dari para vendor bansos. Fee yang terkumpul lantas digunakan untuk kepentingan Juliari dan operasional Kemensos. Juliari sendiri didakwa menerima suap dengan total mencapai Rp32,482 miliar. (P-2)