Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TENTARA Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengingatkan warga pendatang di wilayah konflik bersenjata di Papua untuk meninggalkan wilayah tersebut.
Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom menyebutkan, langkah ini untuk menghindari adanya korban di kalangan masyarakat sipil dan pendatang.
“Melihat situasi Konflik bersenjata di Kabupaten Puncak Papua, Intan Jaya, dan Ndugama, kepada semua orang pendatang yang mencari makan di Papua agar segera tinggalkan wilayah konflik bersenjata,” katanya ketika dihubungi, Minggu (6/6).
Baca juga : Moeldoko Minta MIM Jembatani Suara Rakyat dan Pemerintah
Ia menegaskan, peringatan tersebut terpaksa dkeluarkan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa di kalangan warga pendatang. “Jikalau tidak mengindahkan maka Pasukan TPNPB siap tembak mati. Dan kami anggap bahwa masyarakat yang tidak mengindahkan Peringatan Pimpinan dan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB, maka resiko silakan tanggung sendiri,” katanya.
Ia menyebutkan, saat ini pihaknya tidak butuh pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia. “Kami akan bangun negeri kami setelah Papuam merdeka penuh dari Indonesia,” pungkasnya. (OL-2)
Sugiono mengatakan dirinya telah menginstruksikan Duta Besar RI untuk Iran di Teheran agar menyiapkan berbagai opsi jika sewaktu-waktu evakuasi perlu dilakukan.
Kemlu terus berupaya memantau situasi keamanan secara intensif dan meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan.
Serangan udara AS di ibu kota Venezuela Caracas, penangkapan Presiden Nicolás Maduro, serta pengambilalihan fasilitas energi strategis menandai eskalasi terbuka
Konflik antara Danielle NewJeans dengan agensinya, ADOR, merupakan puncak dari pertikaian panjang yang berakar pada krisis internal manajemen sejak 2024.
Konflik tanah restant merupakan permasalahan lahan yang terjadi di semua kawasan transmigrasi.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved